Terdampak Pembangunan Pelabuhan Patimban, Paguyuban Nelayan Geruduk DPRD Jabar

FOKUSSATU.ID - Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu menyuarakan aspirasi nya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh anggotanya, Hj. Yuningsih bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Ir. Hermansyah menerimanya dengan menggelar audiensi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

Yuningsih mengatakan jika pembangunan Pelabuhan Patimban ini memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup lama sehingga masalah pasti muncul seperti kompensasi. Namun demikian pihaknya akan menindaklanjutinya dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Tolak Pembangunan Monumen Covid 19, Aliansi Nano Jabar Audiensi dengan DPRD Jabar

"Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes. Kami tindak lanjuti, Komisi II dan pa kadis serta DPR pusat yaitu Komisi 4 untuk melihat kesana," katanya di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, (11/11/2021).

Dari peninjauan langsung tersebut, menurut Yuningsih, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki, karena aturan aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari Pemerintah Pusat

"Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasi nya dari sana (Pemerintah Pusat)," ujar Yuningsih.

Baca Juga: HSP ke-93, Mahasiswa Geruduk DPRD Jabar, Tuntutannya Evaluasi Total Jokowi

Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih menyebut, nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.

"Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi admistrasi nya seperti kartu nelayan," ucapnya.

Baca Juga: Aksi Demo BEM Mahasiswa Bandung Raya Geruduk Gedung DPRD Jabar, Ini Aspirasinya

Yuningsih menegaskan, Komisi II akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung kesana bersama pihak terkait agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.

"Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung kesana untuk mengetahui betul kondisi disana," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepal Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Ir. Hermansyah menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan keluhan para nelayan di kawasan Patimban dan Indramayu ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan diterima langsung oleh Kepala KSP, Muldoko.