Soal Monumen Covid-19 , TAP Jabar Mengaku Hanya Dilibatkan Sekali dalam Rapat

"Jadi tentu saja, ini kemudian. Ada kontrol sosial, ada pro dan kontra. Setuju dan tidak setuju," terangnya.

Untuk itu, Pemprov Jabar melihat bahwa polemik ini adalah bagian dari kontrol sosial dalam membuat sebuah monumen. Oleh karenanya, pembangunannya tidak boleh meninggalkan atau mengesampingkan perjuangan yang sekarang ada.

"Jadi dalam membangun monumen Covid itu, secara kultural, secara arsitektural dan secara fisik. Itu katanya dikaji, katanya begitu," terangnya.

Baca Juga: KKB Papua akui Tembak Mati Satu Anggota TNI di Surusuru Yahukimo Papua

Namun sayangnya, TAP tidak punya dokumen, dan tidak punya akses untuk melihat dokumen tersebut.

"Saya tidak punya dokumen, tidak punya akses untuk melihat dokumen tersebut. Tetapi, tentu saja, ada kajian sosial, budaya, begitu," tambahnya.

Yang sama pentingnya selain pendekatan pendekatan di atas, adalah pendekatan politik.

"Saya bilang ke dalam forum itu. Untuk segera dilibatkan DPRD. Supaya dewan mendapatkan pertimbangan, atau mungkin ujungnya ada persetujuan. Atau mungkin juga ada penolakan. Jadi tolong libatkan dewan," ungkapnya.

Baca Juga: UMR Naik, Buruh Jatim Justru Bakal Unjuk Rasa

Semua itu tidak lain karena, pendekatan politik itu harus prosedural. "Pendekatan politik, harus benar. Harus prosedural, kan begitu," terangnya.

Pendekatan lainnya, pendekatan yuridis, jadi harus ada undang-undang, ada perda.

"Tetapi intinya dari undang-undang itu ada empat hal yang menjadi pertimbangan keputusan ini," bebernya.

Nilai dalam pendekatan yuridis itu ada nilai, ada norma, ada kelayakan teknis, dan yang tidak kalah pentingnya ada akseptabilitas (kemampuan untuk menerima atau merespon intervensi atau perlakuan tertentu).

Baca Juga: Dapat Peran Antagonis di Sinetron Dari Jendela SMP, Aqeela Calista Takut

"Seperti bukan tidak setuju dengan penghargaan itu, tetapi ada hal hal lain yang perlu didiskusikan dengan publik, kerena memang publik punya pandangan lain, punya pendapat lain, yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah," katanya.