Di Jabar, Kurikulum Anti Korupsi Diterapkan di SMA SMK dan SLB, Jaksa Jadi Guru

FOKUSSATU.ID - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menerapkan kurikulum anti korupsi di lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB. Kurikulum ini juga didukung penuh oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Jabar.

Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengatakan demi suksesnya kurikulum anti korupsi itu, para jaksa juga akan dilibatkan untuk menjadi guru.

"Nantinya para jaksa akan dilibatkan untuk datang ke sekolah sekolah untuk mengajarkan materi anti korupsi," katanya usai menemui Kajati Jabar Asep N Mulyana di Kantor Kejati Jabar Jalan Martadinata, Kota Bandung, Senin 21 Maret 2022.

Dedi menjelaskan, materi antikorupsi ini nantinya akan dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Baca Juga: DKI Jakarta Segera Berlakukan PTM 100 Persen

"Rabu besok Pak Kajati akan menyerahkan buku kurikulum pendidikan antikorupsi kepada kepala sekolah sebagai simbol dimulainya kurikulum antikorupsi di Jabar," ungkapnya.

Pemberlakuan kurikulum antikorupsi ini, kata Dedi berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter pelajar di Jabar.

"Dengan demikian, para pelajar memiliki bekal di masa depan, agar terhindar dan menjauhi praktik korupsi," terangnya.

Selain itu, tambah Dedi, pemberlakuan kurikulum antikorupsi di Jabar juga menjadi wujud dukungan pelaksanaan Presidensi G20 dimana Jabar menjadi salah satu tuan rumah.

Baca Juga: Sebabkan Kelangkaan Mendag Sebut Polisi Segera Umumkan Mafia Minyak Goreng

"Insya Allah, adanya kurikulum ini akan menjadi sebuah kelembagaan yang sudah ternaungi dan akan kita lakukan pembelajaran di sekolah," katanya.

Dedi juga mengatakan bahwa kurikulum antikorupsi tidak hanya akan menyentuh peserta didik, namun juga para tenaga kependidikan, agar mereka semangat menghadirkan budaya antikorupsi di sekolahnya masing-masing.

"Saya sangat salut kepada Pak Kajati, tadi bilang bahwa beliau siap menjadi pengajar langsung ke anak sekolah," kata Dedi.

Sedangkan, Kajati Jabar, Asep Mulyana menambahkan, disamping substansi kurikulum, dalam pelaksanaannya, Kejati Jabar juga telah menyiapkan berbagai macam pendekatan, seperti pemilihan duta integritas di sekolah. Untuk mendukung itu semua, pihaknya akan membuat satgas pendidikan antikorupsi.