Soal APBD DKI Jakarta TA 2022 Senilai Rp 84,88 Triliun, Sembilan Fraksi Pandangannya Ini

Baca Juga: Harapan Anggota DPR Soal Pajak Karbon

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya kepada empat BUMD yakni PT MRT Jakarta, PDAM Jaya, PD PAL Jaya dan Perumda Sarana Jaya agar ditekankan harus bisa mencari strategi yang tepat.

Caranya dengan memperbaiki kinerja agar mampu menjadi salah satu sumber keuangan yang penting bagi DKI Jakarta.

“Dengan begitu kami minta tanggapan agar adanya peninjauan ulang pada BUMD yang mendapat PMD,” anggota Fraksi PAN DPRD DKI Guruh Tirta Lunggana

Sementara Fraksi PSI dalam pandangannya justru PMD yang diberikan dinilai terlalu kecil, terutama untuk PDAM Jaya yang hanya sebesar Rp 372 miliar.

Baca Juga: Cegah Covid-19 Gelombang Ketiga, Wapres Sebut Akan Ada Pembatasan Libur Nataru

“Demi mewujudkan air bersih, kita perlu memberikan dukungan modal kepada PDAM Jaya agar masyarakat yang terlayani air bersihnya. Jangan sampai PDAM mengambil tanggungjawab besar tapi tidak didukung modal yang cukup,” ujar Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana.

Kemudian Fraksi Partai NasDem dalam pandangannya mengimbau agar permasalahan banjir di Ibu Kota harus tetap menjadi fokus utama, terlebih mendekati masa berakhirnya Gubernur. NasDem mendorong percepatan solusi permasalahan banjir di tahun depan.

“Pemprov DKI harus melakukan peninjauan ulang terkait pembangunan sumur resapan sehingga dapat memiliki fungsi yang tepat,” ujar Sekretaris Fraksi Partai NasDem Abdul Aziz Muslim.

Hal senada juga diungkap Fraksi Partai Golkar, dalam pandangan penanganan masalah banjir harus menjadi prioritas utama, terlebih direncanakan Sudin Sumber Daya Air (SDA) di lima kota dan kabupaten mendapat dana Rp 1,17 triliun untuk hal tersebut.

Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Ini Aturan Level 1 Hingga 3

“Dengan anggaran sebesar itu, diharapkan seluruh sudin SDA terus menginventarisasi wilayah yang menjadi prioritas penanganan banjir secara berkala,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Taufik Azhar.

Terakhir, Fraksi PKB-PPP dalam pandangannya juga meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan aksi nyata dalam penanganan banjir sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

“Terpenting adalah aksi nyata bagaimana sungai di Jakarta memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menampung air hujan ataupun air kiriman dari hulu daerah penyangga,” kata Wakil Ketua Fraksi PKB-PPP Jamaluddin Lamanda. ***