Soal APBD DKI Jakarta TA 2022 Senilai Rp 84,88 Triliun, Sembilan Fraksi Pandangannya Ini

FOKUSSATU.ID - Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 senilai Rp 84,88 triliun, Selasa 16 November 2021.

Sebagian besar fraksi menyoroti beberapa kegiatan antara lain, yakni terkait Biaya Tidak Terduga (BTT) sebagai antisipasi ledakan kasus Covid-19, upaya pemulihan ekonomi Jakarta pasca Pandemi Covid-19, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penanganan banjir.

Dalam pandangan terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2022, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI tetap menganggarkan BTT sebesar Rp 2,8 triliun, sehingga bisa dipakai apabila terjadi ledakan pandemi kembali.

“Tapi jika pandemi semakin terkendali, kami mendorong agar dana BTT digunakan untuk program prioritas seperti penanggulangan banjir,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto, Selasa (16/11).

Baca Juga: Ketua KKMI Jabar Tersangka Korupsi Pengelolaan Dana BOS TA 2017-2018, Kerugian Negara Rp 8 M

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra, memandang perlu adanya penambahan BTT untuk antisipasi melonjaknya kasus Covid-19.

Hal ini dipicu adanya varian baru serta antisipasi keperluan menghadapi bencana lainnya yang tidak terprediksi di tahun depan.

Wakil Sekretaris II Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi mengatakan, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda, sehingga dia meminta pemerintah daerah mewaspadai munculnya gelombang ketiga.

“Oleh karena itu, dalam menyusun APBD didorong adanya penambahan BTT, sebab penanganan terkait Covid harus tetap menjadi prioritas,” kata Adi yang dikutip dari situs DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga: Lapas Banceuy Musnahkan Handphone, Sabu dan Tembakau Gorila Hasil Operasi Simpatik, Modusnya Ini

Selanjutnya, Fraksi PKS dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mengoptimalkan program pengembangan kewirausahaan dan kemudahan proses perizinan bagi UMKM untuk menunjang pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

"Misalnya dibuat program pemberian bantuan modal penunjang produksi secara selektif, serta mengadakan pelatihan dan pembinaan melalui Jakpreneur,” kata Wakil Bendahara Fraksi PKS DPRD DKI Ismail.

Kemudian, Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya meminta kepada BP-BUMD untuk memastikan PMD sebesar Rp 5,6 triliun yang diterima empat BUMD dapat direalisasikan tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Meski begitu, Fraksi Demokrat juga meminta agar BUMD DKI Jakarta bisa lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan dalam mengembangkan skema bisnis dan tidak selalu bergantung pada PMD yang membebani APBD,” ungkap Faisal, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI.