Angka Kemiskinan Kota Bogor Bakal Jadi Evaluasi APBD-P 2023

Wisnu Sungkara

- Senin, 26 Juni 2023 | 19:54 WIB

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani.

FOKUSSATU.ID - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani menyoroti angka kemiskinan di Kota Bogor. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor merilis jumlah penduduk miskin 79,50 ribu jiwa atau 7,10 persen di Kota Bogor pada tahun 2022.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor ini menurun dari tahun 2021 di angka 80,09 ribu jiwa atau 7,24 persen. Sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 75,04 ribu jiwa atau 6,68 persen.

Devie yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mengungkapkan angka kemiskinan Kota Bogor dari data BPS akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan APBD-Perubahan tahun 2023.

Sebab, menurutnya, Kota Bogor sebagai daerah yang ditempati oleh Presiden Joko Widodo, seharusnya Pemerintah Kota Bogor bisa lebih baik lagi menekan angka kemiskinan.

“Ini data BPS akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD, karena di sisa masa jabatan wali kota yang tinggal menghitung hari, semua program yang dijanjikan harus terlaksana, terlebih program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Devie, Minggu (25/6/2023).

Program bantuan yang seharusnya diarahkan untuk masyarakat kurang mampu, kata Devie, juga masih tidak bisa maksimal dilakukan di Kota Bogor.

Sebab berdasarkan aduan dan laporan yang diterima oleh komisi IV dari LPM dan masyarakat masih ditemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki pendataan untuk DTKS dan peningkatan aplikasi Sahabat yang saat ini ada di bawah kendali Dinas Sosial.

“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak Kementerian Sosial RI dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran dan penyaluran bantuan di Kota Bogor,” ujarnya.

Dalam data BPS juga, sambungnya, menunjukkan IPM Kota Bogor masih kalah dari Kota Depok yang berada di 82,46, sedangkan Kota Bogor 77,17. Dia menyebutkan meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun ini menunjukkan Pemerintah Kota Bogor masih kurang cermat dalam merencanakan pembangunan untuk infrastruktur yang menunjang dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup.

Untuk dimensi kesehatan, Devie menilai kekurangan Posyandu di Kota Bogor menjadi salah satu penyebabnya. Bak efek domino, hal tersebut pun berpengaruh terhadap program penekanan angka stunting. Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022.