Terakhir, sambung dia, pihaknya juga menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan pembenahan secara sistematis terkait penerapan sistem zonasi pada PPDB.
"Kami tidak menolak sistem zonasi. Itu tujuannya baik. Tetapi, harus ada pembenahan tadi, lalu komitmen yang kuat dari penganggaran PUPR dan instansi terkait pembangunan sekolah. Juga, kualitas guru-guru dan rekrutmen guru. Kalau sekolah dibangun tapi gurunya kurang kan nggak ada artinya," katanya. (Ris)
Artikel Terkait
PPDB Tingkat SMP di Kabupaten Bandung, Kang DS: Harus Sesuai dengan Regulasi
Temukan Kecurangan PPDB Zonasi Kota Bogor, Tim Khusus Verifikasi Faktual Data Peserta
Diverifikasi Faktual: Ratusan Pendaftar PPDB SMPN Jalur Zonasi di Kota Bogor Terancam Didiskualifikasi
Sidak Ke Disdukcapil Kota Bogor, Komisi I dan II Inventarisir Data Adminduk Terkait PPDB
LBH Ansor Kota Bogor Minta KPK Turun Tuntaskan Prahara PPDB