Namun, di balik ucapan tersebut, terdapat pesan penting yang harus diperhatikan oleh Bupati.
Baca Juga: Rahasia Umur Panjang Baterai Li-ion pada Mobil Listrik: Pahami Dulu Siklus Hidup dan Cara Merawatnya
"Kami berharap bupati segera merespon keluhan para vendor yang menjadi korban PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Jika ini bukan tanggung jawab bupati, mohon dijelaskan alasannya. Namun, jika memang menjadi tanggung jawabnya, kami ingin tahu bagaimana bupati akan menanganinya," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan DPRD untuk membentuk panitia khusus terkait kasus BDS.
Menurutnya, situasi ini sangat merusak iklim investasi di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, dan dapat mempengaruhi kepercayaan pengusaha terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara nasional.
"Tanpa dukungan dari sektor swasta, pemerintah tidak dapat bergerak. Jika pengusaha diperlakukan seperti ini, siapa yang mau berbisnis atau menjadi mitra pemerintah?" tegasnya.
Baca Juga: Ini Penjelasan Alur Hak Tanggungan dan Roya bagi Debitur Perorangan
Mengenai perkembangan kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Deded melihat hal ini sebagai langkah positif dari jajaran aparat penegak hukum.
"Ini menunjukkan bahwa pernyataan pihak BDS yang diwakili oleh pengacara, ketua DPRD, dan ketua Komisi B tidak sepenuhnya benar. Jika ini murni bisnis, tidak mungkin Kejari meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan," jelasnya.
Deded berharap agar investasi yang telah ditanamkan dapat dikembalikan sepenuhnya.
"Kami ingin agar oknum-oknum yang terlibat dalam kejahatan ini dihukum sesuai perbuatannya, agar kejadian serupa tidak terulang dan merugikan banyak orang," tambahnya.
Baca Juga: Kejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Status Kasus PT BDS, Jamparing Institut Desak Penuntasan
Ia menekankan bahwa korban dari kasus ini bukan hanya pengusaha, tetapi juga karyawan dan keluarga mereka.
"Jika dihitung, satu karyawan bisa berarti satu anak dan satu istri. Berapa ratus atau ribu orang yang menjadi korban? Ini harus segera ditanggapi dan diselesaikan oleh pemerintah daerah dan pusat," pungkasnya. ***
Artikel Terkait
DPRD Kabupaten Bandung Didesak Bertanggung Jawab atas Kasus PT BDS
Terungkap! Dugaan Penipuan PT BDS: Kejari dan Polda Jabar Periksa 12 Saksi, Utang Capai Rp 100 M
Ketidakhadiran Dirut PT BDS Jadi Sorotan di Polda Jabar
Kejari Kabupaten Bandung Naikkan Kasus Korupsi Suplai Ayam Boneless PT BDS ke Penyidikan
Kejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Status Kasus PT BDS, Jamparing Institut Desak Penuntasan