DPRD Kabupaten Bandung Didesak Bertanggung Jawab atas Kasus PT BDS

FOKUSSATU.ID - Praktisi hukum dan penggiat demokrasi, Acep Ahmad Taufik, SH., CPM, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bandung dan Ketua Komisi B yang tampak menghindar dari tanggung jawab dalam kasus gagal bayar PT Bandung Daya Sentosa (BDS).

Acep menilai, pernyataan Ketua DPRD yang menyatakan bahwa kasus ini "telah menjadi ranah hukum dan diserahkan kepada aparat penegak hukum" perlu ditanggapi dengan kritis.

"Tentu kita hormati proses hukum. Namun itu tidak berarti DPRD bisa cuci tangan. Justru sebagai lembaga pengawas, DPRD seharusnya menjadi aktor utama dalam membongkar persoalan ini secara terbuka," kata Acep.

Baca Juga: KPK Masih Menunggu Surat Resmi dari Presiden Terkait Amnesti kepada Hasto Kristiyanto

Lebih lanjut, ia menyoroti pernyataan Ketua Komisi B yang mereduksi masalah PT BDS sebagai isu internal perusahaan daerah. Menurutnya, ini adalah kesalahan besar.

“PT BDS bukan perusahaan swasta biasa. Ini adalah Perseroda, badan usaha milik daerah yang dibiayai dari uang rakyat. Jika BDS mengalami gagal bayar hingga ratusan miliar rupiah, maka ini bukan hanya persoalan bisnis, tapi krisis tata kelola keuangan publik,” jelasnya.

Baca Juga: ‎Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Potong Pita Peresmian Kantor dan Salurkan Santunan

Acep menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan hak angket, membentuk panitia khusus (pansus), hingga mengusulkan audit investigatif atas dugaan penyimpangan di tubuh PT BDS.

“Jangan berlindung di balik proses hukum semata. Di saat para korban menjerit dan kepercayaan publik hancur, sikap diam atau netral dari DPRD justru menjadi bentuk pembiaran,” tambahnya.

Ia juga meminta agar DPRD Kabupaten Bandung bersikap transparan, mempublikasikan seluruh dokumen terkait penyertaan modal daerah, laporan keuangan PT BDS, dan melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak terkait, termasuk direksi, komisaris, hingga pejabat yang diduga turut mempromosikan skema investasi bermasalah ini.

Baca Juga: Aaliyah Massaid Tampil Glowing di Anniversary di Bali

“Ini saatnya DPRD membuktikan bahwa mereka berpihak kepada rakyat, bukan kepada segelintir elite. Kalau DPRD tidak bertindak sekarang, maka publik berhak mempertanyakan untuk siapa lembaga ini bekerja,” tutup Acep.***