Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Pokir di Dinas Pendidikan Jabar, Aktivis Demo di DPRD Jawa Barat

Selain di Dinas Pendidikan, para aktivis menduga praktik serupa juga terjadi di dinas-dinas lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai lembaga, rata-rata cashback dalam proyek pengadaan barang mencapai 15%. Hal ini menunjukkan adanya dugaan mark-up anggaran yang merugikan masyarakat.

Baca Juga: Pemerhati Pertanyakan Anggaran Pendidikan Capai Triliunan Tapi Minim Pembangunan Sekolah

“Kami menyayangkan kenapa praktik ini bisa terjadi, padahal anggota dewan sudah mendapatkan gaji besar dan dana aspirasi yang jelas aturannya. Ini adalah bentuk penyimpangan terhadap amanah yang mereka emban sebagai wakil rakyat,” tambah aktivis lainnya.

Para aktivis juga menyoroti ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran pokir. Mereka menemukan bahwa pengadaan TIK kerap mengesampingkan kebutuhan lain, seperti ruang kelas baru.

“Seharusnya proyek pembangunan sekolah berjalan seimbang, bukan hanya fokus pada satu sektor. Namun, selama tiga tahun terakhir, anggaran ini justru tidak dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan, sudah seharusnya dinas pendidikan tidak perlu diintervensi dalam hal pelaksanaan kegiatan oleh oknum di internal dinas dan  anggota legislatif untuk kepentingan pribadi,” tutup SA salah satu aktivis dalam aksi tersebut.

Aksi ini berlangsung dengan damai dan mendapat perhatian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya demonstrasi. Para aktivis menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di Jawa Barat.

Meski demikian, hingga aksi unjuk rasa ini selesai, tidak ada perwakilan dari DPRD Jawa Barat yang hadir untuk memediasi para demonstran.*