Soal JHT, Partai Buruh Desak DPR Gunakan Hak Interpelasi, Jangan Genit, Kritik Domainnya Rakyat

Baca Juga: KPK Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101 Tetap Berjalan

Kalau dalam pelaksanaan Hak Interpelasi itu ditemukan adanya motif atau kepentingan tertentu dari Menteri Tenaga Kerja atas penerbitan Permenaker tersebut, maka DPR tidak saja harus mendorong pencabutan aturan tersebut, tetapi juga perlu merekomendasikan kepada Presiden untuk memberhentikan bawahannya itu. *** 014