FOKUSSATU.ID - Pemerintah Kota Bogor terus berupaya melakukan pencegahan dan penurunan stunting dalam mewujudkan pencapaian target zero kasus stunting pada tahun 2024 di wilayahnya. Saat ini memasuki tahap diseminasi audit kasus stunting (AKS).
Dari delapan tahap, diseminasi AKS merupakan langkah terakhir dari tahap audit kasus stunting yang merupakan hasil kajian dan rencana tindak lanjut dari sasaran AKS berisiko tinggi yang telah disepakati.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, penanganan stunting di Kota Bogor sudah masuk tahap rekomendasi. Kurang lebih ada 40 rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah dan para stakeholder, baik langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga: Trailer Film Avatar 2: The Way of Water Jauh Menakjubkan dari Film Avatar Pertama
Menurutnya, jika tidak ada pendekatan secara komprehensif semua perangkat daerah dalam menanggulangi dan mencegah stunting baru, kasus ini akan terus ada. Oleh karenanya perlu dikoordinasikan dengan baik.
“Jadi sasaran, target dan capaiannya harus terukur. Rekomendasi yang ada diturunkan ke masing-masing perangkat daerah yang nantinya langsung bertugas fokus kepada inti atau pokok sasaran yang dituju, bisa dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif,” kata Dedie, Kamis (3/11/2022).
Selain mensosialisasikan pemahaman tentang keluarga hidup sehat dan bersih yang menjadi pokok pengentasan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Perangkat daerah juga diimbau untuk mendorong terciptanya lapangan kerja agar masyarakat bisa bekerja dan bisa mengakses kepada seluruh sumber ekonomi, sehingga mampu mendorong usaha pengentasan stunting yang dilakukan.
Baca Juga: Pakar Planologi Deny Zaelani: Tata Kota Bandung Semakin Semerawut dan Bermasalah
Secara data Bulan Penimbangan Balita (BPB) Kota Bogor hingga sekarang tercatat sebanyak 2.363 balita stunting atau setara 3,25 persen. Jumlah tersebut diklaim telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 5,33 persen.
Kepala DPPKB Kota Bogor, Rakhmawati mengatakan, diseminasi AKS bertujuan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok tertentu, mengetahui penyebabnya, menganalisa faktor risiko penyebab sebagai penanganan kasus serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata laksana kasus dan upaya pencegahan yang harus dilakukan.
“Kelompok tertentu maksudnya adalah mereka yang berisiko stunting agar zero stunting atau berusaha sebisa mungkin orang-orang yang diintervensi sekarang tidak menjadi stunting berikutnya. Ada 17 kasus yang kita audit," paparnya.
Baca Juga: Kenang Vanessa Angel, Ini Ungkapan Isi Hati Doddy Sudrajat
Kelompok yang dilakukan audit itu, yaitu ibu hamil, ibu pasca melahirkan, anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan calon pengantin (catin). "Jadi kegiatan ini adalah tahap keenam, hasilnya akan dilaporkan ke provinsi untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional,” kata Rakhmawati yang juga sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Bogor.
Dalam implementasi untuk mencapai tujuan pencegahan penambahan kasus stunting di Kota Bogor, terang dia, selain intervensi secara bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lain, juga melibatkan para pakar untuk mendampingi, seperti dokter anak, ahli gizi, ahli kandungan dan psikolog.
Artikel Terkait
Tak Kenal Maka Tak Sayang, Hindari Mis Komunikasi Warga dan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor
Berdagang Ala Rasullah, DKM Masjid An-Naba PWI Kota Bogor Gelar Mulid Nabi Muhammad SAW ke 12 1444 H
Ratusan Crosser Unjuk Kebolehan di Kejuaraan Grasstrack Piala Gubernur Jabar 2022
TV Analog Beralih Digital Hari Ini, Diskominfo Kota Bogor Buka Posko Pengaduan
Kuras Duit 9,9 Juta, Pelaku Ganjal ATM di Kota Bogor Dibekuk Polisi