FOKUSSATU.ID - Setelah gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panaragan Kidul mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Bogor. Menyusul dua kantor kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Tengah disoroti Komisi I DPRD Kota Bogor.
Komisi I yang membidangi pemerintah dan hukum ini menilai kondisi bangunan kantor Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Sempur mengalami kerusakan. Hal itu diketahui kunjungan Komisi I ke lokasi belum lama ini.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono mengungkapkan, kerusakan yang dialami kantor Kelurahan Ciwaringin pada bagian atap yang bocor dan tidak pernah diperbaiki. Kondisi ini tentu sangat mengganggu proses pelayanan masyarakat dan juga kerja para aparatur di kelurahan.
Baca Juga: Revitalisasi Jogging Track Taman Sempur Ditargetkan Mei 2023
“Kita menyaksikan bahwa fasilitas kantor Kelurahan Ciwaringin kurang memenuhi persyaratan pelayanan kepada masyarakat Ciwaringin,” ujar HC sapaan akrabnya, dikutip Jumat (24/2/2023).
Untuk bisa memperbaiki kantor tersebut, politisi Partai Golkar itu mengutarakan, pihaknya berjanji akan mendorong untuk direalisasikan pada APBD Perubahan 2023.
“Komisi I akan mengusulkan dibangun kantor kelurahan di perubahan 2023 untuk perawatan dan perbaikan gedung ini. Mudah-mudahan jika sudah diperbaiki pelayanan kepada msayakarat bisa maksimal dan kinerja pelayanan bisa maksimal,” kata HC.
Baca Juga: Disorot Komisi IV, Disdik Segera Perbaiki SDN Panaragan Kidul Kota Bogor
Dilokasi terpisah, kondisi bangunan kantor Kelurahan Sempur tak jauh berbeda. Dimana ambrolnya plafon di ruang pelayanan, aula dan ruang kerja lurah, ternyata tidak mendapatkan porsi anggaran untuk perbaikan di tahun ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menilai kantor kelurahan seharunya menjadi wajah dari pelayanan dari Pemerintan Kota Bogor.
Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sambungnya, maka sudah sepatutnya, kantor kelurahan itu memiliki bangunan yang representatif.
“Kami ingin warga yang datang ke sini mendapatkan pelayanan yang nyaman dan pihak kelurahan bisa memberikan pelayanan dengan maksimal. Kelurahan itu kan garda terdepan, maka sudah seharusnya bisa menjadi representatif dari Pemerintah Kota Bogor,” ucap Anna.
Baca Juga: Hatrick Di Maria Hantarkan Juve Lolos Babak 16 Besar Liga Eropa
Politisi PKS ini pun menilai kondisi yang dialami kantor Kelurahan Sempur, semakin mempertegas bahwa tidak ada pemerataan pembangunan dan pemeliharaan terhadap aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor.
Artikel Terkait
Curah Hujan Tinggi, Disperumkim Pangkas Pohon Rawan Tumbang
Satgas Pelajar Kota Bogor Amankan 6 Pelajar SMP Bawa Ciu dan Pedang
Gedung SD Negeri Panaragan Kidul Memprihatinkan, Komisi IV Akan Surati Wali Kota Bogor
Komisi II DPRD Kota Bogor Minta Pengelolaan GOM Dikaji Kembali
Revitalisasi Jogging Track Taman Sempur Ditargetkan Mei 2023