Dicecar Garda Kemerdekaan Gegara Yana Resmikan Gedung Annas, Kaban Kesbangpol Bandung Ngaku Salah

Mengapa mengapa hadir pula para camat dan jajaran yang lain, Bambang mengatakan itu adalah etika birokrasi.

"Kalau ada pimpinan hadir di wilayahnya, tidak diminta hadir pun juga pasti kita mendampingi."

Baca Juga: Nasi Liwet Bakar, Ini Menu Sajian Spesial Weekend Keluarga Lezat dan Nikmat

Sedangkan masalah legalitas ANNAS, menurutnya, adalah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkumham.

Bambang mengajak Garda bagaimana mencari solusi, jangan sampai menjadi permasalahan ke depan. Sebab, Bandung harus tetap kondusif, sejalan dengan visi Bandung yaitu Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.

Bambang mengapresiasi usulan penerbitan regulasi yang menjamin toleransi kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung secara luas. Perbedaan tidak menjadi pemicu, tapi menjadi suatu kekuatan. Karena Kota Bandung sangat majemuk, plural, kota perkuliahan yang terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, bangsa.

Bambang memberitahukan bahwa Selasa malam ini (6/9/2022) ia akan berangkat ke Surabaya dan Malang untuk studi banding terkait toleransi di sana, apakah ada produk hukum, perwal, perda ataupun pergub tentang kehidupan bermasyarakat disana.

Hasil kunjungan tersebut akan dimodifikasi di Bandung dengan mengundang para pihak termasuk Garda, komunitas Syi'ah, Kabuyutan.

"Kalau perlu ANNAS pun kita undang agar mereka bisa memahami bahwa di Bandung kita harus berpijak pada aturan, tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak. Dalam rilis pun Walikota menyatakan akan menindak tegas warga masyarakat yang melakukan pelanggaran."

Firman, pendekar silat dan penggiat Garda Kemerdekaan, yang turut hadir menyatakan, sebenarnya masalah ini dipicu oleh Walikota sebagai administrator negara yang memercikkan konflik antar suku, agama, ras dan antargolongan di Bandung.
"Mengapa Walikota tidak menelusuri terlebih dahulu apa yang mau diresmikannya? Berarti ada kelalaian dari Walikota dan jajarannya. Karena di dalam nama ANNAS memuat kata ANTI. Ke depannya bisa jadi anti ras, agama, dll," katanya.

“Atas dasar apa Walikota menghadiri peresmian gedung ANNAS? Apakah salah masukan, salah bisikan, tidak ada kajian, kelalaian, atau bagaimana? Mengapa lembaga yang anti ini bisa masuk ke Kota Bandung? Ini yang memancing Kota Bandung tidak kondusif. Seharusnya Walikota secara administrasi melakukan kajian atas apa yang mau diresmikan. Kan, begitu seharusnya, Pak. Tidak langsung asal ujug ujug!” kata Firman dengan nada keras.

Firman menyayangkan Ketua, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung dan anggota dewan lainnya yang ikut hadir pada acara ANNAS tersebut.

“Berarti mereka mengelola intoleransi di kota Bandung ini asal asalan” tudingnya.

Firman tidak mempermasalahkan apa pun nama lembaga. Tapi kalau namanya sudah anti satu golongan, ini akan memercikkan praktik intoleransi, konflik SARA, perang saudara, bunuh bunuhan. Korbannya akan banyak.

Firman menuntut permohonan maaf Walikota. “Kami meminta Pak Wali press release meminta maaf bahwa ada kelalaian. Dan untuk menjaga kondusifitas Kota Bandung, menutup gedung ANNAS, minimal ganti nama dengan gedung dakwah umat Islam. Jangan pakai anti golongan terhadap sesuatu Pak, ini menjadi preseden buruk nantinya, memicu perang saudara. Ini yang kami khawatirkan, Pak. Karena dua kubu yang awam di bawah itu tidak menahu mereka. Ini kebijakan fatal ketika Walikota menghadiri peresmian gedung ANNAS. Itu yang kami mau, Pak. Segera.”