SMKN 1 Mundu Cirebon Anggota IMO, Lulusannya Langsung Kerja di Luar Negeri

FOKUSSATU.ID - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mundu menjadi satu-satunya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Barat (Jabar) yang telah tersertifikasi dan menjadi anggota IMO (International Maritime Organization).

Sebagai anggota IMO, SMKN 1 Mundu Cirebon diperbolehkan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan latihan (diklat) kemaritiman dan keselamatan di air.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi saat meninjau Kampus 2 SMKN 1 Mundu Kabupaten Cirebon bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Jumat (4/2/2022).

"Ini bisa dimanfaatkan untuk melatih kakak-kakak pembina Pramuka dalam pelatihan safety kegiatan di air," ujarnya.

Baca Juga: Penularan Kasus Covid-19 Banyak Terjadi di Lingkungan Perumahan

Sebagai salah satu dari 35 SMK yang diproyeksikan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lanjut Kadisdik, SMKN 1 Mundu memiliki peluang besar untuk melakukan pengolahan dan budi daya ikan nila serta udang vaname, termasuk menjual hasil pengolahan dan produksinya.

"Hasil dari BLUD tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan ruang-ruang praktik yang ada di SMK," imbuhnya.

Sebagai sekolah kemaritiman terbesar di Jabar, tak sedikit siswa lulusan SMK kemaritiman yang diterima sebagai tenaga kerja di luar negeri dengan upah cukup besar. Sehingga, urgensi literasi keuangan penting agar para lulusan SMK bisa lebih bijak mengelola keuangan.

"Karena, banyak lulusan SMK maritim yang bekerja ke luar (Jepang) dan negara lain, uangnya cepat habis. Di situlah dibutuhkan literasi keuangan untuk teman-teman SMK," ungkap Kadisdik.

Baca Juga: Ferry Irawan Minta Uang Pada Venna Melinda, Athalia Adik Verrel Syok

Untuk itu, lanjutnya, akan dilakukan proses literasi keuangan bagi siswa SMK dengan menggandeng Bank BJB.

Mengenai literasi keuangan, Kepala SMKN 1 Mundu, Ikhwanudin pun mengamini hal tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menggelar literasi keuangan.

"Selain itu, kita juga akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuat skema bagaimana agar upah tak semuanya diturunkan langsung ke anak," katanya.

Sebab, alih-alih menggunakannya untuk hal sekunder, mereka bisa memanfaatkannya untuk ujian sertifikasi profesi, tandasnya.***