Rakyat Sudah Muak Dengan Kasus PT BDS, Jangan Permainkan Hukum di Jawa Barat

FOKUSSATU.ID, BANDUNG - Aliansi Pemuda Kabupaten Bandung (APKB) menyampaikan suara lantang, penanganan perkara PT Bandung Daya Sentosa (PT BDS) sudah mencapai titik keterlaluan.

Rakyat merasa dikhianati. Rakyat merasa dibungkam. Kini publik bertanya sebenarnya siapa yang berkuasa atas hukum, rakyat atau kepentingan tertentu?,”ujar Ketua Aliansi Pemuda Kabupaten Bandung, Diki Winandi.

Diki Winandi menyerukan sikap tegas, jangan kira masyarakat tidak melihat! Ketika Tim Reformasi Polri sudah memberi arah, tetapi Polda Jabar melangkah seolah tak peduli, itu sama saja meremehkan nurani publik.

Baca Juga: ‎PT BDS Resahkan Investor, AMKB Sebut Mal Administrasi DPRD Kabupaten Bandung Penyebab Tersumbatnya Aspirasi Rakyat

APKB menilai bahwa kondisi saat ini telah mendorong rakyat untuk angkat suara lebih keras. Beberapa poin krusial kasus PT BDS terasa diseret-seret.

"Ini bukan perkara kecil. Ini soal uang rakyat, aset daerah, dan masa depan Kabupaten Bandung. Namun proses hukum berjalan lamban, seolah sengaja diperlelet,"imbuhnya.

APKB menuturkan hal ini patut dipertanyakan 
mengapa kasus besar seperti ini terasa dilindungi dinding tebal?.

Tim Reformasi Polri menuntut profesionalisme, percepatan, dan transparansi. Faktanya, praktik di lapangan justru bertentangan dan menimbulkan kesan bahwa ada pihak yang tidak mau kebenaran terbuka.

Baca Juga: Praktisi Hukum Dorong Pansus DPRD Kabupaten Bandung dan Kejari Tuntaskan Kasus PT BDS

Rakyat Bukan Robot, Rakyat Tidak Akan Diam
Masyarakat sudah sering dikecewakan. Untuk PT BDS, rakyat menuntut keadilan nyata bukan drama prosedur yang berlarut-larut.  Kasus ini telah menjadi simbol bagaimana kekuasaan bisa mempermainkan nasib rakyat.

Martabat Institusi Dipertaruhkan

Bila Polri berbicara soal reformasi tetapi jajarannya melawan arah, maka reformasi hanya menjadi slogan kosong. Publik berhak bertanya “Apakah reformasi hanya pajangan?”

Diki Winandi menegaskan kami tidak takut bersuara yang kami takutkan satu yaitu ketika hukum berhenti bekerja untuk rakyat. Jika itu terjadi, apa lagi yang bisa rakyat percaya.

Baca Juga: Kejari Kabupaten Bandung Geledah PT BDS, Inspektorat Dapat Sorotan Publik