Kebersamaan Bupati dan Kajari: Simbol Sinergi Ditengah Konflik Kepentingan Kasus Hukum

Dalam sebuah acara Meet Pers yang diadakan di salah satu kafe di Kota Bandung pada Selasa, 10 September 2025, Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Kasus dugaan korupsi PT. BDS, Yunan Buwana, SE, SH, meminta agar Kajari menahan diri dari kegiatan seremonial yang seharusnya dapat diwakilkan.

Baca Juga: Sinergi Len - Telkomsat Wujudkan Transformasi Pertahanan Nasional berbasis Satelit

"Ini menunjukkan bahwa Feri Wibisono menjaga jarak dari kekuasaan eksekutif, demi menjaga independensi institusinya," kata Yunan, mengacu pada mantan Kajati Jabar yang tidak pernah hadir dalam acara Forkopimda.

Ketidakpuasan masyarakat Kabupaten Bandung terhadap kedekatan Kajari dengan Bupati semakin menguat, terutama terkait penanganan dugaan korupsi PT. BDS yang melibatkan orang-orang dekat Bupati.

Yunan menegaskan, "Sebaiknya kasus ini diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar independensi Kejaksaan RI tetap terjaga."

Baca Juga: ‎Wali Kota Cimahi Resmi Lantik 123 Pejabat Fungsional Kota Cimahi

"Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak terpengaruh oleh kedekatan institusional. Penegakan hukum harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan relasi personal atau politik," tambah salah satu perwakilan LSM dalam perbincangan tersebut.

Foto kebersamaan Bupati dan Kajari kini menjadi simbol yang multitafsir. Di satu sisi, ia bisa dimaknai sebagai bentuk sinergi antar lembaga.

Namun di sisi lain, dalam konteks penanganan kasus hukum yang sedang berjalan, momen tersebut memantik pertanyaan: apakah independensi penegakan hukum masih terjaga?***