Kebersamaan Bupati dan Kajari: Simbol Sinergi Ditengah Konflik Kepentingan Kasus Hukum

FOKUSSATU.ID - Dalam sebuah acara pisah sambut yang penuh makna, Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Doni, terlihat akrab dalam satu frame.

Momen ini terjadi pada Selasa, 9 September 2025, di Makodim 0624 Kabupaten Bandung, di mana mereka menunjukkan sinergi yang kuat antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Acara tersebut bukan hanya sekadar seremonial, melainkan juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi lintas institusi.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Sampaikan Usulan 4 Raperda kepada DPRD

Kehadiran Bupati dan Kajari dalam suasana hangat ini mengisyaratkan komitmen untuk menjaga koordinasi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.

"Alhamdulilah Program ketahanan pangan di Kabupaten Bandung terkendali pak, sangat luar biasa, terimakasih kepada Pak Kunton," ungkap Bupati Dadang Supriatna dalam sambutannya.

Namun, di balik kehangatan tersebut, muncul pertanyaan mengenai independensi penegakan hukum di Kabupaten Bandung. Beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah kolaborasi ini justru menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Ajak Pemimpin Daerah Peduli Masyarakat

Salah satu isu yang mencuat adalah penanganan kasus dugaan pidana oleh Kejari Bale Bandung. Masyarakat menunggu kepastian mengenai penetapan tersangka yang dijanjikan dalam waktu dua minggu, namun hingga kini belum ada realisasi.

Penundaan ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat dan vendor yang merasa dirugikan.

Proses hukum yang sedang berlangsung juga menjadi sorotan. Meskipun tidak melanggar hukum, banyak yang beranggapan bahwa penanganan kasus ini berjalan secara subjektif.

Baca Juga: Foya-foya hingga Abaikan Keluarga, Ini Deretan Fakta di Balik Kasus Sopir Bank Jateng Bawa Kabur Rp10 Miliar

Hal ini semakin diperkuat setelah audiensi yang diadakan oleh aliansi LSM tidak diterima langsung oleh Kajari, melainkan oleh Kasipidum.

Di saat bersamaan, Kajari lebih memilih untuk hadir dalam acara konsolidasi daerah bersama Forkopimda dan ASN Pemkab Bandung. Keputusan ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk keberpihakan yang memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan.