Meskipun banyak manfaat yang bisa didapatkan melalui e-sertifikat, namun sejumlah tantangan dalam penerapannya masih diperlukan kolaborasi antara semua pihak. Baik pemerintah sebagai regulator maupun perguruan tinggi selaku user (pengguna) dan swasta (pengembang teknologi).
Dikatakan Martha, pemerintah melalui Komdigi telah menyiapkan regulasi-regulasi sebagai upaya memperkuat implementasi keamanan digitalisasi yang mengakomodir penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik.
Meskipun telah menyiapkan sejumlah regulasi, pihaknya menyebut masih ada tantangan dalam penerapan e-sertifkat maupun tanda tangan elektronik di setiap sektor, khususnya di sektor pendidikan.
Baca Juga: Kadisdik Indramayu Bantah Adanya Perintah Pengembalian Dana Insentif Guru PAUD
"Tantangannya mungkin lebih ke arah literasi kepada masyarakat. Bagaimana cara menggunakan tanda tangan elektronik-nya, bagaimana cara melakukan validasi tanda tangan elektronik di dalam dokumen elektronik," ujar Martha saat sesi konferensi pers kepada media.
Untuk itu, lanjut Martha, dibutuhkan rangkaian dari hulu sampai ke hilir penggunaan tanda tangan elektronik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. "Sehingga tidak ada bagian yang masih manual dan sebagian lainnya sudah digital. Kalau dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi tentu manfaatmya bisa kita rasakan lebih besar," ungkap Analis Kebijakan Ahli Madya Komdigi ini.
Pihaknya juga setuju dengan apa yang disampaikan Rektor Universitas Sangga Buana bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan. Karena memang Indonesia saat ini sudah memulai tinggal bagaimana kita bisa menerapkannya di seluruh aspek kehidupan.
"Karena kita sudah memulai, ini bukan barang baru. Tinggal kita menggunakannya bagaimana di dalam semua aspek kehidupan kita saja. Jadi perlu bergerak dan kolaborasi bersama agar ini bisa terwujud cepat," harapnya.
Sementara, Rektor USB YPKP Bandung Assoc. Prof, Dr. Didin Saepudin S.E., M.Si, mengatakan sistem keamanan dan validitas e-sertifikat yang akan kita bangun bersama MarkAny sudah sesuai dan mengacu pada referensi yang disampaikan BSSN dan Komdigi dalam simposium tadi.
"Secara regulasi tahapannya sangat jelas, bagaimana tanda tangan elektronik itu harus memenuhi enam syarat. Dan untuk memenuhi enam syarat itu tidak mudah juga, dalam artian syarat itu harus dipenuhi dan betul betul konfirm. Akan menjadikan e-sertifkat itu layak," jelas Rektor USB.
Terkait otentikasi dan validitas, apa yang ditawarkan oleh MarkAny, kata Assoc Prof Didin, ada beberapa security yang memang ada di dalam e-sertifikat itu sendiri. "Sehingga user atau yang menggunakan ini tidak bisa sembarang karena ada verifikasi tertentu dari MarkAny," ungkapnya. (Elly & Cuya/***)
