Sukabumi Salah Satu Kota Penting untuk Kendalikan Inflasi di Jabar

FOKUSSATU.ID - Berdasarkan rilis BPS pada Juli 2022, Provinsi Jawa Barat tercatat inflasi sebesar 4,94% (yoy), yang utamanya bersumber dari peningkatan harga kelompok bahan makanan (volatile food).

Berbagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan di daerah menjadi sangat penting guna menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi.

Merespon tantangan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi menggelar High Level Meeting (HLM) Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi – Pangsi bertajuk “Sukabumi Project” pada Kamis (4/8), bertempat di Pendopo Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga: Jadwal BRI Liga 1, Arema FC vs PSS Sleman Malam Ini. Elang Jawa Intip Kemenangan

HLM Ekosistem Pangsi – Sukabumi Project ini merupakan langkah awal sinergi hexa-helix kolaboratif Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bank Indonesia Jawa Barat, Perbankan Lembaga Pendidikan dan asosiasi dengan kelompok masyarakat yang bersifat inklusif diantaranya meliputi pondok pesantren, kelompok masyarakat subsisten, kelompok tani hingga desa wisata yang berada di wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi.

Dalam jangka panjang, implementasi Ekosistem Pangsi tersebut menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi tekanan inflasi. Sementara dalam jangka pendek, upaya pengendalian inflasi di wilayah Sukabumi ditandai dengan seremoni penyerahan demplot cabai merah, cabai rawit dan bawang merah dari Koperasi Tani Mandiri Sejahtera, kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Sukabumi dan Wakil Walikota Sukabumi.

Penyerahan tersebut sebagai komitmen kontribusi terhadap pengendalian inflasi, mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, maritim, serta pariwisata dalam menjaga ketahanan pangan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto, menyatakan bahwa melalui Ekosistem Pangsi ini, kelompok masyarakat seperti pondok pesantren, kelompok tani dan kelompok masyarakat yang berfokus pada sisi hulu produk pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pembenihan dan pembibitan, akan didorong untuk dapat memiliki produk kemasan atau produk olahan turunan yang bernilai tambah melalui pendampingan dan kemitraan oleh pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, lembaga pendidikan hingga perbankan.

Baca Juga: Bali United Kembali ke Jalur Kemenangan  RANS Nusantara Masih Sulit Menang