Gile! Anggaran Kerjasama Daerah dan Perjalanan Dinas DPRD Jabar Nyaris Rp200 Miliar

Baca Juga: Mengintip Potensi Kampung Tematik Margasari di Margajaya

"Tetapi bukan silpa (selisih anggaran), melainkan anggarannya dialihkan ke sosper (Sosialisasi Perda)," terangnya.

Kasubag Humas Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, M Hafidz SH mengatakan anggaran itu tidak ada.

"Seingat saya tidak ada anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan kerjasama daerah," elaknya.

Ketum IKA Muda Unpad Fuad Rinaldi SE, MM, Ak, CA, CPS, AWP, CPHRM, HRBP mengatakan masih adanya anggaran ratusan miliar itu menandakan DPRD Jabar tidak peduli dengan kondisi rakyatnya.

Dijelaskan Fuad, permasalahan ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat saja di Kabupaten Bandung juga ada.

"Kabupaten Bandung juga menganggarkan Rp77,3 miliar untuk perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Bandung," katanya saat dihubungi via telepon, Jumat 3 Maret 2023.

Baca Juga: Kasus Kriminal Terungkap, Kejati Jabar Diminta Turun Tangan dan Dirut bjb Mundur Dari Jabatannya

Fuad juga mengatakan, pemerintah pusat lewat kementerian keuangan sebetulnya sudah membatasi anggaran perjalanan dinas itu.

"Seperti di moratorium lah. Akan tetapi dalan perjalanan teknisnya. Pemerintah daerah tetap mempunyai pendapat yang berbeda. Mungkin baginya perjalanan dinas masih diperlukan," terangnya.

Fuad mengakui tidak ada urgensi perjalanan dinas itu, untuk masyarakat Jawa Barat. Yang ada menghabis-habiskan anggaran saja.

"Menurut yang kita teliti, secara akademis, perjalanan dinas itu seperti menjadi sumber pendapatan bagi ASN terutamanya anggota DPRD," terangnya.

Padahal, kata Fuad, masyarakat saat ini masih susah. Pemerintah pusat juga masih mencoba membangkitkan ekonomi kecil dengan cara membagikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

"Ini peran DPRD ini seolah-olah kerjanya cuma menghabiskan anggaran saja," pungkasnya.***