Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk memahami makna di balik pengibaran bendera tersebut.
Baca Juga: Terungkap! Dugaan Penipuan PT BDS: Kejari dan Polda Jabar Periksa 12 Saksi, Utang Capai Rp 100 M
"Ajak mereka berdialog: mengapa mereka menyukai tokoh Luffy? Apa makna simbol bajak laut dalam keseharian mereka? Bisa jadi, itu cara mereka menyampaikan harapan atas negara yang lebih adil, membela yang lemah, dan bebas dari penindasan," tambahnya.
Dalam konteks hukum, Prof. Sunny menjelaskan bahwa meskipun pengibaran bendera One Piece tidak dilarang, penting untuk memahami etika dan konteksnya.
"Selama bendera lain tidak dikibarkan sejajar atau lebih tinggi dari Merah Putih, tidak menggantikan fungsinya sebagai simbol negara, serta tidak menyinggung makna sakral Merah Putih, maka secara hukum tidak ada pelanggaran," jelasnya.
Baca Juga: Bupati Cup Aquatic Competition: Langkah Awal Menuju Porprov 2026
Ia menekankan bahwa menjaga kehormatan Merah Putih bukan berarti membatasi ekspresi budaya populer, melainkan menjadikannya relevan di hati generasi penerus bangsa.
"Yang harus dipahami adalah ini bukan soal memudarnya nasionalisme, tapi perubahan cara generasi muda mengekspresikannya. Nasionalisme tidak harus seragam, tapi bisa beragam dalam bentuk," tutupnya.***
Artikel Terkait
DPRD Kabupaten Bandung Didesak Bertanggung Jawab atas Kasus PT BDS
Tolak Diperiksa Jaksa, Eks Presiden Korsel Yoon Suk yeol Berbaring di Lantai, Hanya Pakai Singlet
Pegadaian Cetak Laba 3,58 Triliun di Semester I / 2025
Bupati Cup Aquatic Competition: Langkah Awal Menuju Porprov 2026
Terungkap! Dugaan Penipuan PT BDS: Kejari dan Polda Jabar Periksa 12 Saksi, Utang Capai Rp 100 M