Selain Hibisc Fantasy, Eiger Adventure Land Langgar Tata Ruang Harus Dibongkar

"Kita menunggu proses lidik-sidiknya. Kemudian dari Bogor juga sedang identifikasi semua persyaratan perizinan atau sedang pengecekan administratif," kata Ade.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, maka bangunan milik PT Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, dan kawasan Eiger Adventure Land juga akan mengalami tindakan serupa.

Gubernur Jawa Barat turut meninjau langsung kondisi di lapangan dan menegaskan bahwa penertiban ini harus menjadi contoh dalam pembangunan wilayah yang sesuai dengan aturan.

"Kami tidak bisa asal bongkar karena ada area yang sudah berizin. Makanya, langkah pertama kami adalah melakukan deliniasi agar tidak salah sasaran," jelasnya.

Namun, di tengah proses ini, terjadi aksi massa dari warga sekitar, termasuk mantan pedagang kaki lima (PKL), yang mendesak agar pembongkaran segera dilakukan tanpa menunggu proses deliniasi. Massa bahkan sempat memaksa operator alat berat untuk langsung merobohkan gerbang utama.

“Hasil pendataan menunjukkan ada 39 bangunan yang tidak memiliki izin, sementara yang sudah berizin hanya 14 bangunan,” paparnya.

Beberapa bangunan tersebut bersifat permanen dengan konstruksi beton dan baja, sehingga membutuhkan alat berat khusus untuk pembongkaran.

“Bianglala ini tidak bisa langsung dibongkar oleh orang yang tidak berkompeten, karena bisa membahayakan,” ujarnya.

Selain itu, pihak terkait juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA untuk mengecek apakah ada perubahan pada aliran sungai Cikamasan yang merupakan bagian dari DAS Ciliwung. Jika aliran sungai terbukti telah diubah, maka akan menjadi pelanggaran lingkungan yang serius.

Penertiban ini mendapat dukungan dari warga sekitar. Salahsatu warga yang terdampak Sulaeman mengatakan, bahwa dampak pembangunan ilegal ini sangat luas.

"Saya setuju sekali, soalnya banyak saudara kita yang kebanjiran akibat ini. Harusnya kawasan ini dihijaukan kembali seperti semula," ujarnya.

Sulaeman juga menyoroti, bahwa adanya ketidakadilan dalam penegakan aturan di Kabupaten Bogor.

"Warung kecil aja dibongkar dalam 1x24 jam, ini kok lama banget prosesnya sampai jadi besar begini," pungkasnya.