Kanda Kurniawan Minta Jadikan Pilkada Ini Momentum Balikan Kepercayaan Publik Terhadap Calon Wali Kota Cimahi

FOKUSSATU.ID, CIMAHI - Tidak bisa dipungkiri biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicu korupsi para pemimpinnya. Ini terbukti di Kota Cimahi yang mencetak hattrick di kasus hukum.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Kota Cimahi, Asep Taryana dalam acara program Cimahi Memilih yang dselenggarakan oleh BRAM radio dengan mengusung tema “Pilkada Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Calon Walikota Cimahi”. Kamis (15/8/2024).

“Secara umum tindakan korupsi ini ada dua jenis pelanggaran yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif dan tindakan korupsi secara langsung dan yang menjadi indikator salah satunya adalah tingginya biaya politik. Tentu saja ini menjadi PR kita bersama sebagai elemen masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang memiliki integritas ditinggi,” kata Asep Taryana.

Baca Juga: Mengkaji Netralitas ASN di Pilkada Kota Cimahi 2024, Kanda Kurniawan : Tak Perlu Takut Jabatan Sudah Diatur Sesuai Kompetensinya

Disinggung terkait sistem pengawasan sesuai fungsi dari wakil rakyat atau DPRD Kota Cimahi, Asep Taryana menyebutkan jika batasan legislator tidak memiliki kewenangan mengawasi secara utuh.

“Sebagai wakil rakyat anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan dengan lebih menekankan pada segi hubungan antara pengguna kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah. Dalam pengawasan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku misalnya, DPRD tidak dapat membatalkan sebuah peraturan kepala daerah ketika diketahui tidak sejalan dengan peraturan daerah,” ujar mantan anggota DPRD kota Cimahi ini.

Sementara Pengamat Politik Kota Cimahi Kanda Kurniawan menegaskan, dalam upaya memutus mata rantai kasus korupsi yang kerap menimpa kepala daerah, peran serta masyarakat memiliki fungsi pengawasan yang lebih efektif.

Baca Juga: Cimahi Memilih, Pengamat Politik Kanda Kurniawan Paparkan Isu Kuliner di Mata Politik

“Sederhana saja, sebetulnya peran dan fungsi dari masyarakat untuk menyaring, mengkaji atau menentukan calon pemimpin Kota Cimahi sangat mempengaruhi proses perwujudan calon pemimpin yang berintegritas, jujur, adil dan pro rakyat. Pilkada ini menjadi momentum penting memutuskan mata rantai kasus korupsi di Kota Cimahi dengan cara masyarakat memilih calon pasangan Wali kota yang memiliki kualitas, profesional, Jujur dan berintegritas tinggi,” ujar Kanda Kurniawan.

Menurutnya, ada pemahaman yang harus dimiliki aparat penegak hukum juga masyarakat terkait persoalan hukum atau korupsi.

Ia menuturkan, potensi terjadinya pelanggaran hukum atau korupsi lebih besar justru banyak di tingkat birokrat. Karena merekalah sebagai pengguna anggaran langsung.

Baca Juga: Pengamat Politik Kanda Kurniawan Sikapi Pernyataan Rekomendasi Oleh DPD Partai Golkar Kota Cimahi

“Kepala daerah, atau anggota DPRD hanya lima tahun usianya, tetapi coba kita telaah, justru para birokrat atau Kedinasan di pemerintahan yang sudah belasan bahkan puluhan tahun menggunakan dan mengelola anggaran. Tentu saja mereka lebih paham, disinilah poin penting bagi APH, media dan elemen masyarakat lainnya harus mampu melakukan peran pengawasannya,” tuturnya.

Kanda sepakat jika Pilkada ini merupakan momentum mengembalikan kepercayaan publik terhadap Calon Walikota Cimahi.