Marak Alih Fungsi Cagar Alam, Pegiat Konservasi Minta Bubarkan BBKSDA Jabar

FOKUSSATU.ID, BANDUNG - BBKSDA Jabar Mempunyai tugas pokok menjaga kawasan hutan konservasi melalui perlindungan kawasan, pengawetan kawasan untuk kepentingan kelestarian dan keutuhan kawasan.

Sebagai unit pelaksana teknis KLHK dibawah direktorat KSDAE KLHK RI sudah menjadi kewajiban bagi BKSDA Jawa Barat untuk memastikan tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi zona konservasi.

Artinya Kepentingan kelestarian hutan menjadi prioritas bukan peningkatan penadapatan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) apalagi untuk keuntungan pribadi. Contohnya  Pembangunan Panas Bumi padahal berada di Kawasan Cagar Alam (CA). Hal ini disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, Dedi Kurniawan.

Baca Juga: Ekspedisi Siliwangi Cinta Alam Indonesia: Bentangkan Semangat Cinta Tanah Air dari Bandung

“BBKSDA Jabar sepeti tutup mata akan hal ini, Pembangunan Panas bumi dikawasan CA tentu akan menganggu ruang hidup satwa liar dan tidak jarang menyebabkan konflik antara Satwa Liar dengan masyarakat. Alih-alih menindak hal tersebut, Malah melakukan perubahan status Kawasan CA Menjadi Taman Wisata Alam (TWA),”ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya. Jumat (16/8/2024)

Dedi menuturkan BBKSDA Jabar lebih mendukung pembentukan TWA-TWA karena selain menambah penghasilan juga menjadi tempat untuk oknum-oknum pegawai menjadi konsultan wisata alam atau bahkan menjadi mafia izin penerbitan kawasan wisata alam, dengan mengundang berbagai investor maka penerbitan izin menjadi lahan basah untuk kepentingan pribadi.

Kami juga melihat, BBKSDA Jawa Barat melakukan pembiaran terhadap perusakan hutan dikareumbi. Dengan berdalih melakukan pemberdayaan masyarakat penyadapan getah pinus yang dilakukan secara ilegal di Kawasan Kareumbi pun dibiarkan. Tindakan pengabaian sama seperti mendukung kegiatan perusakan.

Baca Juga: Perkuat Kesatuan, Kecamatan Mandalajati Gelar Lomba Meriah Sambut Hari Kemerdekaan

“BBKSDA Jawa Barat selalu berdalih bahwa kurang optimalnya kinerja dikarenakan jumlah SDM yang terbatas. Padahal berbagai program pembentukan kelompok Masyarakat sebagai mitra sudah banyak dilakukan. Seperti pembentukan Forum Kader Konservasi, Masyarakat Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api dll,”tuturnya.

Lanjut Dedi memaparkan hal ini karena kurangnya pembinaan terhadap organisasi-organisasi masyarakat mitra. Serta pembentukan organisasi-Organisasi mitra ini mungkin hanya berorientasi menjadi penyerapan anggaran bukan untuk mempertahankan kondisi kelestarian alam yang lebih subtantif.

“Bahkan kami melihat indikasi bahwa terjadi pemasifan penjualan monyet ekor Panjang. Dengan alasan untuk kebutuhan medis, peningkatan kuota penangkapan dibuat terus meningkat,”paparnya.

“Kondisi demikian akan membuat penurunan populasi monyet ekor Panjang jika dibiarkan terus terjadi. Bahkan status monyet ekor panjang walaupun belum di lindungi di Indonesia tapi sudah termasuk kedalam Satwa yang rentan. Kondisi penurunan populasi ini tentu akan mengganggu ekosistem alam kedepannya,”tambahnya.

Baca Juga: Koalisi Cek Fakta Sumbar Deklarasi Melawan Berita Hoaks di Pilkada Serentak 2024

Maka dari itu, Dedi menuntut pejabat-pejabat di BBKSDA Jabar untuk dilakukan evaluasi kinerja dan dilakukan pembinaan agar kembali pada marwah sebagai penjaga hutan, meminta tindakan tegas BBKSDA Jawa Barat terhadap kegiatan ilegal penyadapan getah di taman buru karembi, memeriksa oknum oknum yang terlibat membackup pengusaha sebagai pengepul serta melakukan sosialisasi intensif terkait penjagaan kawasan hutan, mitigasi konflik manusia dan Satwa, serta melakukan evaluasi dan pemulihan kawasan secara berkala.