• Sabtu, 4 Desember 2021

Gegara Kawin Kontrak, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Marak, Puan Maharani Tegaskan Ini

- Rabu, 24 November 2021 | 23:27 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (Humas DPR RI)
Ketua DPR RI Puan Maharani (Humas DPR RI)

FOKUSSATU.ID - Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Terlebih bagi mereka yang terlibat kawin kontrak.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah memberi jaminan perlindungan terhadap perempuan, termasuk mereka yang terlibat pada praktik-praktik kawin kontrak.

“Tewasnya Sarah, perempuan asal Cianjur yang disiram air keras oleh suami kontraknya menjadi potret pedih kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini menjadi tamparan buat kita bersama betapa perlindungan kepada kaum perempuan masih sangat minim,” katanya, Rabu, 24 November 2021.

Dari laporan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Sepanjang 2020, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan dan untuk periode Januari-Juli 2021, tercatat ada 2.500 kasus.

Berdasarkan data tersebut, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis hingga ekonomi. Puan pun menggarisbawahi praktik kawin kontrak bermodus nikah siri memiliki risiko tinggi akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Baca Juga: Polri Telah Menyiapkan Antisipasi Pengamanan Reuni PA 212, Wagub DKI Jalaskan Ini

“Dan walaupun banyak kejadian kekerasan, praktik kawin kontrak, khususnya dengan WNA, masih saja terus terjadi. Padahal praktik kawin kontrak ini sangat rentan menjadikan perempuan sebagai korban,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah serius menangani persoalan kawin kontrak ini. Menurutnya, pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen bersama dari berbagai kementerian dan instansi terkait.

“Pemerintah harus bisa memberi jaminan perlindungan kepada perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) harus menggandeng Kementerian Agama, pemerintah daerah, bersama teman-teman Polri dan instansi terkait lainnya untuk mensosialisasikan potensi terjadinya kekerasan lewat praktik kawin kontrak,” sebut Puan.

Halaman:

Editor: Wisnu Fokussatu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mensesneg Tepis Isu Reshuffle Kainet

Rabu, 1 Desember 2021 | 23:09 WIB

Elektabilitas Nasdem Di Atas Golkar

Selasa, 30 November 2021 | 22:27 WIB
X