Fraksi PDIP DPR RI Kecam Amuk Berdarah di PG Jatitujuh yang Tewaskan Dua Petani Tebu

FOKUSSATU.ID - Anggota Fraksi PDIP DPR RI Ono Surono kecam bentrok berdarah yang tewaskan dua petani mitra Pabrik Gula (PG) Jatitujuh, oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan FKamis, Senin 4 Oktober 2021.

Untuk itu, jelas anggota Komisi IV DPR RI, pengeroyokan yang berujung meninggalnya dua petani mitra PG Jatitujuh itu harus ditindak secara hukum, hingga tuntas. Mulai dari pelaku, hingga otak atau dalangnya.

Mengingat, kasus ini, jelas Ono, bukan lagi semata konflik agraria antara PG Jatitujuh dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan FKamis.

Baca Juga: Pagi Pagi Nama Anies Melambung di Media Sosial

"Ini murni merupakan tindakpidana yang tidak boleh ditolerir secara hukum," tegasnya, Rabu (06/10/2021).

Untuk itu, Ketua DPD PDIP Jabar ini, sangat mendukung dan mengapresiasi upaya hukum dari Kepolisian Republik Indonesia.

"Terkhusus Resort Indramayu yang sudah melakukan proses hukum dengan cepat, dihari kejadian," tambahnya.

Ono menjelaskan, lahan tebu PG Jatitujuh itu, dulunya adalah kawasan hutan yang dikelola oleh PT. Perhutani. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PG Jatitujuh wajib memberikan lahan pengganti.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Beda Pandangan Soal Kelembagaan BNPB

Tetapi, imbuh dia, lahan pengganti itu tidak pernah terwujud, sampai dengan habisnya masa HGU.

“Saat itu muncul reaksi dari masyarakat menuntut PG Jatitujuh untuk segera memberikan lahan pengganti atau HGU lahan tebu dicabut dan lahan tebu itu dijadikan hutan kembali,” ujarnya.

Pemerintah pusat, khususnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai kewenangan terhadap lahan pengganti atau perubahan fungsi hutan dipastikan sudah mengetahui permasalahan ini sejak lama termasuk potensi-potensi konflik antara PG Jatitujuh dan masyarakat.

Namun, lanjut Ono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menlhk) seakan tutup mata dan membiarkan masalah ini berlarut-larut.

“Sehingga sangat disayangkan akhirnya terjadi konflik horizontal antara masyarakat,” ungkapnya.