Fokussatu.id – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang juga Dosen FISIP Unjani Cimahi, Drs. Iing Nurdin, M.Si., Ph.D menyatakan tidak apple to apple membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KBB dengan Kabupaten Bandung dan rata-rata IPM Jawa Barat (Jabar).
Selain itu, menurutnya keberhasilan atau kegagalan Daerah Otonom Baru (DOB) tergantung pada sudut pandang dan parameter yang digunakan.
“IPM KBB dengan kabupaten induk tentu tidak bisa kita perbandingkan karena tidak apple to apple apalagi kalau kemudian mau mengatakan bahwa sekarang di Kabupaten Bandung itu (IPM) sekitar 70 sekian bahkan dengan Jabar, artinya kita tidak bisa membandingkan DOB yang baru berdiri atau berjalan sekitar 12 tahun dengan sebuah daerah atau kabupaten yang sudah berdiri puluhan tahun,” kata Iing.
Baca Juga: IPM KBB dibawah rata-rata Jabar, Dosen UNJANI: Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan
Baca Juga: Ombudsman: Pandemi, Alihkan Proyek Gedung DPRD KBB untuk Tingkatkan IPM
Baca Juga: IPM dibawah rata-rata Jabar, Pemkab bakal Tuntaskan Gedung DPRD KBB di masa Pandemi
Menurutnya, KBB sebagai DOB jangan hanya dilihat dari pencapaian IPM saja.
“Kalau melihat memang yang jadi ukuran itu adalah IPM yang terdiri dari tiga variabel misalnya lamanya hidup seseorang, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan serta indeks daya beli masyarakat mungkin akan dikatakan iya,” jelasnya.
IPM KBB, imbuh Iing, jika dibandingkan dengan DOB kota atau kabupaten di Jabar yang sudah lama IPM nya relatif sama.
“Kalau kemudian kita perbandingkan juga dengan kota kabupatan di Jabar yang sudah lama berdiri contoh Kuningan atau beberapa kabupaten yang lain yang justru sebenarnya relatif hampir sama dengan KBB,” terangnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat eksekutif dan legislatif harus berkolaborasi dengan unsur Pentahelix dalam membangun KBB.
“Era yang seperti sekarang tentu kita harus memahami apa yang disebut dengan collaborative government berbicara pada tataran penthahelix tidak hanya kemudian pada aspek pemerintahan saja tapi juga ada aspek bisnis, society, akademisi, dan media. Kelima unsur ini harus bekerja bersama-sama kalau kita memang punya political will menaikkan kesejahteraan di KBB,” tutup Iing. *jk*
Artikel Terkait
Gedung DPRD KBB mangkrak, Wartawan dilarang liputan
Pemkab Bandung Barat harus terbuka Mangkraknya proyek Gedung DPRD KBB
142 Miliar Gedung DPRD KBB Mangkrak, butuh 50 Miliar lagi
Mantan Pimpinan Dewan pertanyakan Mangkraknya proyek Gedung DPRD KBB
FITRA Jabar Stop proyek Gedung DPRD KBB, fokus Pandemi
Wakil Ketua Kadin minta Pemda Bandung Barat evaluasi Gedung DPRD KBB
Wakil Ketua ICMI Desak Aparat Usut indikasi KKN proyek Gedung DPRD KBB