Fokussatu.id - Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat menuntaskan proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mangkrak di masa Pandemi Covid-19 mendapat kritikan dari Perkumpulan Inisiatif Bandung.
Pasalnya, secara aturan pembangunan gedung pemerintah di masa pandemi bukan prioritas, kemampuan fiskal APBD KBB tidak memadai dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KBB dibawah rata-rata Jawa Barat.
"Dari sisi regulasi sudah jelas, bahwa pembangunan gedung pemerintah di masa pandemi bukan prioritas, bahkan kalau sudah terjadi kontrak pun harus dinego kembali," ujar Nandang Suherman, Pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Perkumpulan Inisiatif Bandung.
Baca Juga: FITRA Jabar Stop proyek Gedung DPRD KBB, fokus Pandemi
Baca Juga: Wakil Ketua ICMI Desak Aparat Usut indikasi KKN proyek Gedung DPRD KBB
"Persoalannya apakah uang Pemkab cukup banyak untuk melanjutkan pembangunan Gedung DPRD KBB ? Bukankah bangunan itu sebagian pembangunan dari APBD provinsi ?," tanyanya.
Menurut Nandang, harus didahulukan penyelamatan kehidupan warga yang terkena dampak pandemi.
"Kalau hanya membengkak karena ada penundaan, apakah sudah dihitung pula dampak pandemi terhadap kehidupan warga KBB jika tidak ditangani optimal oleh Pemkab ?," ujarnya.
"Dari sisi kemampuan fiskal, dari awal juga fiskal KBB berat, makanya di suppor oleh provinsi melalui bantuan keuangan provinsi," imbuh Nandang.
Semestinya sebagai DOB (Daerah Otonom Baru) yang harus ditunjukan ke publik adalah keberhasilan pemkab dalam memberikan pelayanan publik yang meningkat, dibandingkan masih Kabupaten Bandung.
"Jadi yang harus prioritas peningkatan layanan publik, bukan mendahulukan gedung pemerintahan," tegasnya.
"IPM KBB tahun 2020 68,08 masih dibawah rata-rata Jabar 72,09, sementara Kabupaten Bandung 72,39, masih belum menyamai induknya," tutup Nandang.
Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KBB, Asep Sodikin tidak menjawab saat dikonfirmasi Fokussatu.id terkait masalah tersebut, Sabtu (04/09/2021). *jk*
Artikel Terkait
FITRA: Integrasi Data Bansos Kemensos RI, Input Data di Daerah masih jadi Bancakan