Wakil Ketua Kadin minta Pemda Bandung Barat evaluasi Gedung DPRD KBB

Fokussatu.id – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Yosep Suptandar meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat untuk melakukan evaluasi ulang mangkraknya proyek pembangunan Gedung DPRD KBB yang akan mengakibatkan penurunan kualitas kontruksi.

Evaluasi itu harus melibatkan konsultan pengawas, lembaga independen dan DPRD KBB.

“Untuk rekan-rekan dewan, idealnya mereka lihat lagi laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akhir tahun anggaran kemarin. Sudah terserap dengan baik tidak APBD dalam pelaksanaan kontruksinya,” kata Yosep.

Baca Juga: FITRA Jabar Stop proyek Gedung DPRD KBB, fokus Pandemi

Baca Juga: Pemkab Bandung Barat harus terbuka Mangkraknya proyek Gedung DPRD KBB

Menurutnya, pembangunan gedung DPRD KBB sudah berjalan, apabila tersendat, apalagi mangkrak, akan mengakibatkan penurunan kualitas kontruksi. Terkecuali, apabila tender dilakukan setelah masuk masa pandemi.

“Kalau distop maka anggaran akan membengkak, apabila dikemudian hari, akibat proyek mangkrak mengakibatkan kualitas bangunan tidak lagi feasible untuk dibangun, bagaimana? otomatis anggaran akan lebih besar,” jelas Yosep.

Terkait refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 seharusnya penganggaran kontruksi diprioritaskan.

“Refocussing sah-sah saja, kewenangan pemerintah daerah tetapi seharusnya ada kajian lebih lanjut terkait dampaknya terhadap proyek yang sudah berjalan, seperti Gedung DPRD. Tak masalah bila itu belum ada pelaksanaan pekerjaan kontruksi. Seharusnya, pembangunan tetap berlanjut, namun penganggaran kontruksinya diprioritaskan,” tutur Yosep.

“Siapa yang menjamin kualitas bangunan tidak menurun ketika proyek mangkrak ?,” tanyanya.

Pemkab bisa melihat prioritas kontruksi apa saja yang harus didahulukan. Karena, apabila dibiarkan, kemungkinan besar akan ada penurunan kualitas kontruksi gedung dan akan mengakibatkan biaya lebih membengkak.

“Jadi, tidak harus semua dibiayai. Prioritas kontruksi apa saja yang harus dibiayai, agar kontruksi bangunan tetap layak pakai. Iya.. cuma prioritas kontruksi apa saja yang dikeluarkan agar bangunan kontruksi sebelumnya tidak mengalami penurunan kualitas. Masyarakat juga yang dirugikan yang telah bayar pajak,” tandas Yosep. *jk*