IPM KBB dibawah rata-rata Jabar, Dosen UNJANI: Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan

Fokussatu.id - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2020 sekitar 68,08 pasca menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2007, masih dibawah rata-rata IPM di Jawa Barat sebesar 72,09. Tidak ada kenaikan signifikan dan masih dibawah Kabupaten Bandung dengan IPM 72,39 sebagai kabupaten induk.

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Kota Cimahi, Noer Apptika Fujilestari, S.IP., M.Si menyatakan beberapa kajian yang dilakukan para akademisi menunjukkan sebagian besar pemekaran daerah berakibat negatif bagi masyarakat di daerah otonom baru.

“Masyarakat di daerah otonom baru cenderung tidak puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerahnya. Hal ini disebabkan karena umumnya pemerintah di daerah otonom baru lebih mengutamakan pengembangan birokrasi dan kelembagaan pemerintah daripada mengurus pelayanan publik,” kata Noer.

Baca Juga: IPM dibawah rata-rata Jabar, Pemkab bakal Tuntaskan Gedung DPRD KBB di masa Pandemi

Baca Juga: FITRA Jabar Stop proyek Gedung DPRD KBB, fokus Pandemi

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi IPM serta kesejahteraan masyarakat KBB pasca pemekaran, yaitu:

1. Pelayanan publik bidang kesehatan yang masih sulit diakses oleh masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten;

2. Aspek pendidikan, KBB mengalami kekurangan tenaga pengajar dan sekolah;

3. Kondisi infrastruktur khususnya jalan di wilayah selatan masih buruk;

4. Berkaitan dengan kemampuan menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah), banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal;

5. KBB memiliki beban penduduk miskin yang sangat besar;

6. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Untuk itu Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat, imbuhnya, perlu merubah fokus pembangunan dari infrastruktur pemerintahan dan pengembangan birokrasi menjadi program-program pengentasan kemiskinan.

“Pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, ekonomi), karena memang bagi DOB pelayanan publik yang efektif dan efisien akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya,” jelas Noer.