FOKUSSATU.ID - Praktisi hukum Januar Solehuddin, SHI., MH., C. Med, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang melibatkan isu hukum dan politik. Menurutnya, langkah ini sangat krusial demi kepentingan publik.
Pansus DPRD: Harapan atau Formalitas?
Januar memberikan apresiasi terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Kabupaten Bandung. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan publik tetap menjadi prioritas, sehingga pembentukan Pansus tidak hanya menjadi formalitas politik semata.
“Pembentukan Pansus oleh DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pansus memiliki kewenangan politik untuk membuka tabir persoalan BUMD yang bersentuhan langsung dengan keuangan daerah dan uang rakyat,” kata Januar, Rabu (27 Agustus 2025).
Baca Juga: Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS di SMPN 1 Pameungpeuk, Ini Respon Komisi D DPRD Kabupaten
Usulan Fokus Pansus
Januar mengusulkan agar Pansus DPRD memfokuskan perhatian pada beberapa hal penting, antara lain:
• Transparansi Tata Kelola
Membuka transparansi tata kelola PT BDS, terutama terkait kontrak dan perjanjian bisnis yang melibatkan dana besar.
•Rekomendasi Perbaikan
Merekomendasikan perbaikan tata kelola BUMD agar kasus gagal bayar tidak terulang di masa depan.
•Pemberantasan Korupsi
Mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti indikasi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
• Iklim Investasi
Melindungi kepentingan publik dan iklim investasi di kabupaten bandung.
Baca Juga: Perhutani KPH Bandung Utara Resmi Tutup KKL Mahasiswa Fakultas Kehutanan UNJA
Akuntabilitas Keuangan Publik
“Kasus PT BDS tidak bisa dipandang sekadar wanprestasi atau gagal bayar. Ini menyangkut akuntabilitas keuangan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD. Oleh karena itu, Pansus harus bekerja dengan serius, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan,” tegasnya.