Komisi IV Minta Disdik Sosialisasikan PPDB Kota Bogor Secara Masif

FOKUSSATU.ID - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 yang akan digelar Juni mendatang mendapat perhatian dari Komisi IV DPRD Kota Bogor.

Untuk itu, Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di gedung DPRD Kota Bogor, pada Jumat (26/5/2023) lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengatakan pihaknya meminta Disdik Kota Bogor agar mensosialisasikan sistem PPDB online secara masif dan merata agar seluruh orang tua murid mengerti prosesi pendaftaran anaknya nanti.

Baca Juga: Tak Ada Jarak Atau Pangkat, Sosok Jenderal TNI Kunto Ajak Manusia Gerobak Makan Bersama

"Kita berharap tidak ada lagi kesalahan sistemik dalam PPDB karena sudah berbasis online. Bagaimana pun tidak semua orang tua murid mengerti dan paham (sistem online)," terang Saeful, Minggu (28/5/2023).

Saeful pun menyarankan kepada Disdik Kota Bogor agar pihak sekolah diberikan ruang untuk ikut membantu melakukan pendaftaran secara kolektif bersama orang tua murid.

"Ada orang tua murid yang tidak memiliki gadget dan masih melek teknologi. Pastinya mereka tidak paham dan mengerti proses pendaftaran secara online," katanya menambahkan.

Baca Juga: Pimpinan dan Anggota DPRD Hadiri Silaturahmi Akbar Forum RW

Lebih lanjut, kata Saeful, Komisi IV mengingatkan agar dalam proses PPDB nantinya harus tetap memprioritaskan warga kurang mampu.

Persoalan lainnya yang dibahas di dalam raker tersebut, yakni mengenai kesenjangan jumlah SD dengan SMP dan SMA negeri di Kota Bogor.

Hal itu, menurut Saeful, menyebabkan sedikit masyarakat Kota Bogor yang merasakan layanan pendidikan secara merata. Terlebih, bagi mereka yang berada di perbatasan wilayah dengan Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Nilai Aktualisasi Pancasila Harus Jadi Pondasi Pembentukan Ormas

Ia pun mencontohkan seperti dipinggiran wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Timur yang minim akan jumlah SMP dan SMA.

Padahal, sambungnya, DPRD Kota Bogor sudah meminta agar Disdik bisa menjalankan hasil kajian atas penyebaran dan penambahan jumlah sekolah yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor.