Pemkab Bandung Hadirkan SPAM untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat di Wilayah Bandung Timur

Dari sisi pendanaan, pembangunan SPAM Kertasari ditempuh melalui skema kerja sama business to business (B to B) dengan pihak ketiga, mengingat keterbatasan finansial daerah. Langkah tersebut diambil untuk memastikan proyek dapat berjalan tanpa membebani masyarakat.

Baca Juga: PWI Jabar Ajak Insan Pers Informasikan Berita Secara Akurat

Pengembangan Spam kertasari dari mulai Survai dan tahap konstruksi sudah melibatkan warga lokal untuk tenaga kerja sesuai keakhlian yang dibutuhkan dan dengan beroperasinya proyek tentu akan menumbuhkan perekonomian di lokasi proyek seperti para pedagang yang menyediakan kebutuhan para pekerja.

Di sisi lain, Pemkab Bandung menaruh harapan besar kepada PDAM Tirta Raharja agar ke depan mampu mengelola SPAM Kertasari secara profesional, memperluas cakupan layanan, dan menjaga kualitas distribusi air minum.

“Harapan kami, masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata. Kami ingin masyarakat terlayani dengan baik, adil, dan berkesinambungan, sesuai tujuan awal pendirian PDAM Tirta Raharja,” pungkas Cakra.

Cakra Amiyana menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Melalui berbagai program strategis, Pemkab Bandung terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pembangunan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih.

Hal yang sama dikatakan Direktur utama Perumda Tirta Raharja A.Teddy Setiabudi mengatakan, Pemkab mencatat sejarah baru dalam pengembangan layanan air minum.

Melalui proyek SPAM Bandung Timur, Perumda Air Minum Tirta Raharja bekerja sama dengan PT Air Bandung Timur sebagai Badan Usaha Pelaksana, dan PT Moya Indonesia sebagai Investor menghadirkan model kerja sama Business to Business (B2B) pertama di Indonesia yang mendapat dukungan pendanaan APBN.

Langkah tersebut juga, dipaparkan langsung oleh Teddy Setiabudi di hadapan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 20 Agustus 2025 lalu dalam forum kajian risiko korupsi pada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bandung.

Teddy menjelaskan, SPAM Bandung Timur hadir menjawab tantangan rendahnya cakupan layanan air minum di Kabupaten Bandung bagian timur, yang baru mencapai 8,18% dari total penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

Dengan adanya proyek tersebut, cakupan pelayanan ditargetkan meningkat signifikan seiring bertambahnya kapasitas produksi dari pelayanan eksisting 400 liter per detik menjadi 1.100 liter per detik.

Menurutnya, keterbatasan pendanaan Internal Tirta Raharja, APBD dan APBN mendorong lahirnya skema inovatif berupa kerja sama investasi B2B dengan swasta, namun tetap dilakukan melalui mekanisme pelelangan terbuka, review oleh BPKP, persetujuan Bupati, hingga pengawasan berbagai pihak.

“Sejak awal, seluruh tahapan proyek ini melibatkan Kementerian PUPR, LKPP, BPKP, aparat penegak hukum, akademisi, hingga DPRD Kabupaten Bandung. Kami ingin memastikan proyek ini transparan, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan,” jelasnya.

KPK menyambut positif penjelasan tersebut, mengingat kajian yang dilakukan bukan untuk proyek spesifik semata, tetapi dalam rangka memperkuat tata kelola Kerja KPBU di seluruh Indonesia.