DPD PKS Kabupaten Bandung Gelar Musrembang dan Pendidikan Politik

FOKUSSATU.ID - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pendidikan Politik di Kantor DPD PKS Kabupaten Bandung, Jalan Baleendah, Kamis (27/2/2025).

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung, Gun-Gun Gunawan serta Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung dan para anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta para pengurus struktural PKS.

Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bandung Ahmad Zaenal Sabaruddin menjelaskan, selain untuk menyamakan visi dan memperkuat koordinasi antara pengurus PKS dengan masyarakat, Musrembang ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi warga berdasarkan kebutuhan mereka di tempat tinggal masing-masing.

"Musrenbang ini menjadi kesempatan pertama di periode kepengurusan kami yang baru berjalan 6 bulan sejak dilantik. Kami berkomitmen menjadikannya sebagai agenda rutin dan berkelanjutan untuk memperkuat advokasi hingga tingkat desa," kata ujar Ahmad Zaenal Sabaruddin.

"Hal ini penting agar program-program PKS bisa benar-benar mengarah pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Dalam Musrenbang kali ini, berbagai aspirasi masyarakat berhasil dihimpun, di antaranya terkait permasalahan infrastruktur, layanan BPJS, dan isu-isu lainnya yang dihadapi warga.

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, PKS akan memanfaatkan ruang melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Selain itu, PKS juga berupaya memperkuat komunikasi masyarakat dengan aparat setempat, mulai dari tingkat RT, RW, Kepala Dusun (Kadus), hingga desa melalui program pendidikan politik," kata Ahmad Zaenal.

"Kami saling menguatkan agar aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan dengan lebih efektif. Pendidikan politik menjadi salah satu strategi kami agar masyarakat lebih aktif berkomunikasi dengan aparat setempat," imbuh Ahmad Zaenal.

Soal efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, Ahmad Zaenal menyatakan, hingga saat ini DPRD belum membahas secara rinci mengenai hal tersebut.

"Kami belum sampai pada pembahasan detail mengenai efisiensi anggaran di internal DPRD. Mudah-mudahan hal ini tidak mempengaruhi kewenangan kami dalam mengadvokasi masyarakat. Kami berharap anggaran yang berkaitan dengan advokasi masyarakat tidak terpangkas sehingga fungsi advokasi tetap berjalan optimal,"tutupnya. ***