Pengamat Menilai Era Partai Demokrat SBY lebih Pro Rakyat dari Era Jokowi Yang Diusung PDIP

FOKUSSATU.ID - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada hari Sabtu (3/9/2022) sejak pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM ini mencakup BBM jenis Pertalite, Solar maupun Pertamax.

Kebijakan dinaikannya harga BBM ini menuai komentar dari masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang langsung mengait-ngaitkan masa kepemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang diusung partai PDIP dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat.

Dikatakan Pengamat politik Jerry Massie menilai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akan merusak citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Kenaikan BBM Bikin Hati Pemilih Jokowi Terluka, Pengamat: Mana Capres-capres yang Berani Berdiri Untuk Rakyat

Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menduga kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite akan habis pada Oktober.

“Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), subsidi cukup besar. Jokowi masih kalah,” ujar Jerry kepada Fokussatu, Minggu 4 September 2022.

Salah satunya hal kebijakan kenaikan BBM pada Era Jokowi dinilai terlalu besar. Pasalnya, BBM jenis Pertalite saja kenaikan harganya hampir menginjak Rp3.000.

Baca Juga: Persija vs Bhayangkara, Persija Amankan Jalur Kemenangan Berikutnya Malam Nanti

"Zaman pak SBY dulu mau naik Rp500 itu aja susah sekali kan, sampai ditahan mau naik segini, naik turun, naik turun makanya bisa naik 500 perak," kata Jerry

Menurut Jerry, SBY sempat memberi subsidi lebih dari Rp500 triliun. Oleh sebab itu, dirinya menilai pentolan partai Demokrat itu lebih pro rakyat dari pada Jokowi.

“Era Jokowi sudah tak pro rakyat. Jadi, DPR menjadi kunci membela rakyat dengan menolak pemberhentian subsidi BBM,” tuturnya.

Baca Juga: Perbaikan Ekosistem Mangrove, BPDASHL Cimanuk Citanduy Gelar Rapat Penguatan Kelembagaan KKMD Tahun 2022

Dengan demikian, Jerry berharap mimpi besar Jokowi terkait pembangunan IKN dihentikan dulu.

“Proyek infrastruktur yang tak menguntungkan juga perlu dihentikan dulu. Seharusnya anggaran pembangunan IKN dikurangi setengah,” ucapnya.