Perbaikan Ekosistem Mangrove, BPDASHL Cimanuk Citanduy Gelar Rapat Penguatan Kelembagaan KKMD Tahun 2022

FOKUSSATU.ID - Dalam rangka penguatan upaya rehabilitasi mangrove atau perbaikan ekosistem mangrove, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDASHL) Cimanuk Citanduy menggelar rapat penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Mangrove Daerah tahun 2022 wilayah provinsi Jawa Barat, di Puri Khatulistiwa, Jumat (2/9/2022).

Hadir dalam rapat tersebut beberapa narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kasubdit RPDM, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta Akademisi dari SITH ITB. Rapat ini juga di hadiri oleh 70 peserta dari unsur pemerintahan.

"Perbaikan ekosistem mangrove saat ini menjadi kebijakan pemerintah dengan target capaian secara nasional sebanyak 600.000 ha pada tahun 2024,"ujar Kepala BPDASHL Cimanuk Citanduy, Rukma Dayadi disela acara rapat di Puri Khatulistiwa Sumedang, Jumat (2/9/2022)

Baca Juga: Pemprov Jabar Terima Barbuk Ratusan Juta dari Kejari Atas Kasus Korupsi Dana Bansos SD di Kota Bogor

Disamping itu juga dituntut peran pemerintah provinsi untuk mendorong pengembalian fungsi mangrove. Maka perlunya dibentuk forum ataupun Kelompok kerja mangrove.

"Kelompok kerja ini akan melibatkan unsur Pemerintah, NGO, Akademisi dan Praktisi yang mempunyai kegiatan dalam pengelolaan mangrove,"paparnya.

Untuk ditingkat nasional sudah ada kelompok kerja mangrove nasional. Kemudian untuk di tingkat provinsi, Gubernur membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Sebelumnya, di Jawa Barat sendiri sudah dibentuk kelompok kerja mangrove dan pantai yang mengacu kepada SK Gubernur tahun 2013. Sekarang diperbaharui lagi melalui SK Gubernur tahun 2022.

Pertemuan kali ini dalam rangka membahas dan menyosialisasikan eksistensi kelompok sesuai daerahnya. Hingga nanti ke depannya bisa mendorong berbagai pihak dan seluruh elemen pentahelik untuk memikirkan bagaimana memperbaiki mangrove mangrove yang memang harus dipertahankan baik di pantai utara ataupun pantai selatan.

Baca Juga: BPDASHL Cimanuk Citanduy Tinjau Perkembangan Program KBR di Lembur Gede Sumedang

"Kita juga sudah menyusun peta mangrove nasional melalui Kementerian LHK. Berdasarkan peta mangrove nasional di situ sudah di indikasikan memang ada mangrove nya atau harus ada mangrove nya. Nah sekarang itu sudah ada datanya sudah lengkap dan menjadi acuan agar itu bisa digarap,"paparnya.

Disinggung terkait sejauhmana mangrove yang dibawah pengawasan BPDAS, Rukma mengatakan secara kolaboratif masing-masing sudah ada tanggung jawabnya jadi tidak hanya BPDAS saja tapi di sini ada kelautan yaitu KKP dengan anggaran yang sudah disediakan.

Yang jelas bahwa mangrove itu dibagi menjadi beberapa kelas yakni ada mangrove lebat, jarang maupun kritis. Secara jumlah kuantitatif untuk provinsi Jawa Barat kondisinya lebat dan yang kondisinya jarang ini perlu dilindungi mangrove nya.

Baca Juga: bank bjb bersama Pemprov Jabar Tebar Benih Udang Vaname di Kabupaten Pangandaran

Atas dasar ini kami BPDAS berinisiasi membentuk kelompok kerja mangrove daerah bersama dinas kehutanan Jabar melakukan rehabilitasi mangrove. Untuk tahun ini kami BPDASHL Cimanuk Citanduy merencanakan menanam mangrove 50 hektar tepatnya di Cilacap.