Ribuan Massa LMP Geruduk Gedung Kemenkumham, Tuntut Penegakan Hukum di Indonesia

FOKUSSATU.ID - Ribuan Aksi massa Laskar Merah Putih (LMP), lakukan orasi terkait proses sengketa LMP yang digugat di pengadilan.

Kedatangan 1000 masa tersebut menyampaikan orasi terkait Penegakan hukum sesuai UU, oleh para penegak hukum di Indonesia. di depan gedung Kementerian Hukum dan Ham RI di Jakarta, Senin 30 Mei 2022.

Hal tersebut disampaikan dalam orasi, Asep Rudi ketua Marcab LMP Kabupaten Bandung, menurutnya, sesuai dengan instruksi ketua umum DPP LMP, pihaknya mendukung penuh pengurus pusat dalam memperjuangkan hak organisasi.

Baca Juga: Bolen Pisang Lilit Spesial Rumahan di Moment Kumpul Keluarga

"Saya dan yang tergabung dengan pengurus Jabar untuk memberikan support kepada ketua umum DPP LMP yang menyerukan Penegakan hukum ke Kemenkumham," kata Asep disela aksi damai.

Gempar sapaan akrab ketua LMP Kabupaten Bandung mengatakan, dirinya bersama seluruh barisan anggota siap memberikan dukungan kepada LMP pusat di bawah pimpinan Adek Ervil Manurung.

"Secara pribadi dan lembaga, saya sangat mendukung dan kepengurusan beliau dalam menyerukan Penegakan hukum di Kemenkumham," jelasnya.

Baca Juga: Imbauan Dewan Pers Mengenai Pemberitaan Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Gempar menjelaskan, kedatangan lembaga LMP secara nasional memberikan dukungan kepada Kemenkumham dalam menegakkan hukum khususnya dalam kasus gugatan LMP oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan LMP juga.

"Kedatangan kami, sebagai bentuk dukungan kepada pihak Kemenkumham dalam menegakan hukum sesuai amat negara yang sebenar benarnya dan harus menindak tegas bila ada oknum yang bermain," tuturnya.

Dengan demikian, dirinya menyampaikan sikap untuk terus mengawal kinerja Kemenkumham dalam menegakan hukum khususnya dalam proses gugatan sekelompok orang yang mengatasnamakan LMP.

Baca Juga: Stop Impor, BBPPMPV BMTI, SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi Produksi Ship Simulator Berkualitas dan Murah

"Secara tegas saya mendukung semua gerakan dan langkah Adek Manurung ketua umum LPM pusat agar mendapatkan hak sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.***