DNA Pro Diblokir, Nasabah Rugi Triliunan Rupiah, Mantan Anggota DPRD Jabar Demo

FOKUSSATU.ID - Thomas Sitepu, mantan anggota DPRD Jabar periode 1971-1981 bentangkan spanduk di depan pintu Gerbang DPRD Jabar untuk mempertanyakan kualitas diblokirnya DNA Pro.

Akibat pemblokiran DNA Pro, anak mantan anggota DPRD Jabar yang pernah direcall gegara mogok makan dan membawa poster ke Istana Negara, rugi sekitar Rp100 Juta-an.

Selain anak Thomas Sitepu, beberapa member lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai 200 ribu orang juga merugi, total kerugian diperkirakan mencapai kurang lebih Rp22 Triliun.

Thomas Sitepu berharap dengan demo ini, bisa menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan Dewan. Untuk diteruskan kepada Presiden.

"Jika tidak, saya kembali akan mengulangi demo yang pernah saya lakukan di istana negara dulu. Demo itu terjadi terjadi tanggal 16 Desember 1981," katanya.

Baca Juga: Pesan Presiden Joko Widodo Saat Berikan Bantuan di Pasar Muntilan

Lelaki usia 73 tahun ini, minta pemblokiran DNA Pro itu dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana yang pernah dilakukannya terhadap kasus mafia minyak goreng.

"Saat itu Jokowi beralasan, bahwa minyak goreng sudah tidak ada lagi di pasar, karena diekspor secara besar-besaran, sehingga stok di dalam negeri kosong. Dan pejabat tinggi di departemen, ditangkap, dan masih dalam proses hukum," terangnya.

Kasus DNA Pro ini juga diblokir oleh pejabat di departemen yang sama.

"Jadi sudah selayaknya, presiden turun tangan. Dirjen itu juga Plt Bappepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang juga mengurusi DNA Pro dan minyak goreng," terangnya.

DNA Pro berkembang di era pandemi Covid-19. Diawal peredarannya, banyak korban PHK yang tertarik mendapatkan dana segar dari program tersebut.

Baca Juga: Demi Nobar Indonesia Vs Malaysia, Sandy Walsh Perpanjang Kunjungannya di Indonesia

"Terbukti, di awal-awal. Member,banyak tertolong DNA Pro untuk menutupi kehidupan sehari-harinya," katanya.

Oleh karenanya, sedikit demi sedikit jumlah anggota DNA Pro bertambah, apalagi dengan adanya izin dari Kementerian Perdagangan.