• Rabu, 1 Desember 2021

Semakin Meresahkan, Pemerintah Moratoriun Penerbitan Izin Pinjol

- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:08 WIB
Menteri Kominfo Johnny G.P dan Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan persnya ( dok. Kominfo.go.id)
Menteri Kominfo Johnny G.P dan Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan persnya ( dok. Kominfo.go.id)

FOKUSSATU.ID - Perputaran dana atau nilai omzet financial technology peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol)mencapai Rp260 Triliun.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Presiden memperhatikan banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol. Oleh karena itu, menurutnya Presiden memberikan arahan yang sangat tegas saat rapat internal membahas hal itu.

Baca Juga: Peristiwa MTs Harapan Baru, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Minta Evaluasi Kegiatan Cinta Alam yang Beresiko

"Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK," ujarnya dalam keterangan pers usai rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021), dikutip dari kominfo.go.id.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Pada tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing.

"Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius," jelasnya.

Baca Juga: Langit Jabar Hari Ini Diprediksi Cerah Berawan

Menkominfo menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. 

Halaman:

Editor: Teguh Fokussatu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Karantina Rachel Vennya Segera Disidangkan

Selasa, 30 November 2021 | 20:50 WIB

Presiden Pastikan Stok Beras Nasional Cukup

Selasa, 30 November 2021 | 20:06 WIB

Arab Saudi Mulai Buka Umroh, Ini Persyaratannya

Senin, 29 November 2021 | 20:38 WIB

Kemenag Bahas Skenario Pelaksanaan Umroh

Minggu, 28 November 2021 | 20:32 WIB

Cegah Corona Varian Baru, Wakil Ketua DPR Usulkan Ini

Sabtu, 27 November 2021 | 22:55 WIB

Kasus aktif Covid Alami Lonjakan di 19 Kabupaten/Kota

Sabtu, 27 November 2021 | 20:22 WIB
X