FOKUSSATU.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021.Siapakah yang akan menggantikan orang nomor satu di TNI ini?
Beberapa nama mencuat dan disebut berpeluang menjadi Panglima TNI. Namun, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, penyerahan surat presiden (surpres) terkait calon panglima TNI masih menanti jadwal DPR kembali bersidang.
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, kok tiba-tiba muncul, survei calon Panglima TNI oleh Setara Institute.
“Kok bisa-bisanya ada survei calon Panglima TNI,” ujarnya, Jumat (8/10).
Baca Juga: Napoleon Vs Kace, TPAI Bilang Banyak Kejanggalan, Ini Penjelasannya
Ubedilah menilai, adanya survei calon Panglima TNI menunjukkan ada logika yang aneh dalam hiruk-pikuk rencana pergantian Panglima TNI bulan depan. Karena pergantian Panglima TNI bukan ditentukan oleh pilihan publik tetapi pilihan Presiden dan persetujuan DPR. Oleh karena itu survei calon Panglima TNI sangat aneh.
"Maaf, survei calon panglima TNI ini menurut saya aneh. Apalagi secara metodologis menggunakan metode pengumpulan sampel secara purposif atau purposive sampling. Responden survei juga disebut 100 ahli yang telah dipilih, tetapi tidak disebutkan siapa saja," paparnya.
Ubedilah menegaskan, pergantian Panglima TNI adalah hal biasa dan sudah rutin terjadi. Apalagi TNI juga memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja. Mekanisme sirkulasi elit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan.
Baca Juga: 173 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK, 183.587 Formasi Masih Kosong
"Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kali ini sesungguhnya hak Kepala Staf Angkatan Laut," paparnya.
Ubedilah memaparkan, walaupun yang mengetahui persis soal motif dari survei untuk pergantian Panglima TNI. Namun publik berhak bertanya soal survei calon panglima tersebut. Apalagi Setara Institute yang tiba-tiba melakukan survei untuk pergantian panglima TNI.
"Secara akademik saya mencermati survei Setara Institute kali ini telah menurunkan kredibilitasnya sendiri. Menurut saya sebaiknya lembaga survei perlu membaca secara jeli mana isu yang layak untuk di survei dan tidak merusak kredibilitas lembaga riset," tegasnya.
Baca Juga: Diduga Otak Dibalik Virus Corona, Ilmuwan Desak Presiden EHA Peter Daszak Dipecat
