FOKUSSATU.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu 22 September 2021.
Dalam pertemuan itu, PKP mengatakan Jokowi ingin Pemilu 2024 digelar pada bulan April. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Sementara pengurus DPN PKP yang hadir yakni, Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Said Salahudin, hingga Wakil Ketua Umum Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar.
Baca Juga: Belum Siap, Ketua DPR Minta Sekolah Tak Maksakan PTM
"Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," jelas Sekjen PKP Said Salahudin lewat rilis yang diterima, Rabu.
Menurut Said, Jokowi juga sepakat dengan PKP bahwa parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2024.
Said mengatakan dengan diselenggarakannya pertemuan dengan Jokowi tersebut, PKP jadi semakin optimistis songsong Pemilu 2024.
Baca Juga: DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022
"Hal ini tentu saja membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024," katanya.
Selain membahas Pemilu 2024, Said menyampaikan partainya juga mengundang Jokowi untuk hadir pada pelantikan pengurus DPN PKP pada 24 September 2021 di Jakarta. Dia menuturkan bahwa Jokowi siap hadir dalam acara tersebut.
"Beliau sudah ‘confirmed’ untuk hadir. Di acara pelantikan nanti Ketua Umum kami akan pula menyampaikan Pidato Kebangsaan," ucap dia.
Baca Juga: Laporan Dicabut, Dinar Candy Tetap Tersangka
Sebagai partai pendukung, Said mengungkapkan partainya merasa diperhatikan dan dihargai sekali oleh Jokowi. PKP menekankan akan terus mendukung program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"PKP bertekad untuk semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah, serta selalu siap membantu Presiden baik dari luar, maupun dari dalam pemerintahan," tuturnya.
