Soal Anggaran Miliaran di Sekretariat DPRD Jabar, Dosen Unpad : UU KIP Jangan Dikangkangi

FOKUSSATU.ID - Ditanya Soal Anggaran Ratusan Miliaran Rupiah, Sekretariat DPRD Jabar Kangkangi UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Padahal ada ancaman pidana dan denda bila menghambat akses informasi.

Dosen Akuntansi Unpad Syaiful Anas SE MSc mengatakan akses publik untuk mendapatkan informasi tidak boleh dihambat. Terlebih ada undang-undang yang mengatur itu, yaitu UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP.

UU tersebut ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Kenapa pejabat di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat masih seperti itu. Pejabat seharusnya, nggak boleh alergi dengan wartawan," katanya saat dihubungi wartawan via telepon selularnya, Rabu 8 Maret 2023.

Syaiful berkata demikian, karena kaget saat mengetahui Sekwan DPRD Jabar Ida Wahida ternyata tidak mendukung UU No14/2008, tidak terkecuali bawahannya, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Iis Rostiasih dan Kasubag Humas Protokol dan Publikasi M Hafidz.

Baca Juga: Soal Anggaran Rp154 Miliar, Sugiyanto Minta Dewan Panggil Sekwan DPRD Jabar

"Saya baca beritanya lo, beritanya ada di media online," ungkapnya.

Terlebih Kabag Persidangan dan Perundang-undangan.

"Kalau dia lebih tahu, seharusnyakan dijelaskan kepada wartawan yang bertanya," tambahnya.

Humasnya juga, yang ikut dalam wawancara, kok diam saja.

"Dia ditunjuk jadi humaskan, seharusnya dia paham komunikasi. Masa dia diam saja, tidak ikut memberikan pejelasan," katanya lagi.

Soal dua mata anggaran, yang per-mata anggaran nilainya ratusan miliar, Syaiful menjelaskan, seharusnya Sekretariat DPRD Jabar membeberkan saja secara detail, jangan menghindar, jangan bersembunyi di balik penjelasan teknis.

"Pembahasan mata anggarannya apa saja, anggarannya buat apa saja," ungkapnya.

Baca Juga: Dua Mata Anggaran Nilai Miliaran Nyaris Mirip, Pengamat Unpad Tegaskan Ini