Wacana “War Tiket” Haji Muncul, Pemerintah Cari Solusi Pangkas Antrean

FOKUSSATU.ID — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) tengah mengkaji terobosan baru untuk mengatasi persoalan antrean haji yang telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia.

Salah satu wacana yang mencuat adalah penerapan sistem “war tiket”, yakni mekanisme pendaftaran langsung tanpa antrean panjang, mirip dengan sistem keberangkatan haji di masa lalu.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut ide tersebut muncul dari diskusi internal kementerian sebagai upaya mencari solusi konkret bagi calon jemaah.

"Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu kita kembali ke masa sebelum ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di mana tidak ada antrean panjang," ujarnya dalam Rakernas Haji di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Rabu (08/04/2026).

Baca Juga: Kerajaan Arab Saudi Resmi Membuka Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H, Menteri Agama Ungkap Hal Ini

Dalam konsep yang sedang dikaji, pemerintah akan mengumumkan biaya haji untuk tahun berjalan, lalu membuka pendaftaran pada waktu tertentu.

Calon jemaah yang siap secara finansial dan memenuhi syarat kesehatan dapat langsung mendaftar dan berangkat pada tahun yang sama, tanpa harus menunggu antrean hingga puluhan tahun.

"Semacam war tiket. Tapi ini masih wacana dan tentu tidak mudah untuk diputuskan," kata Irfan.

Wacana tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mereformasi sistem penyelenggaraan haji di Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memangkas masa tunggu haji yang selama ini menjadi persoalan serius.

Ia mengungkapkan bahwa antrean haji yang sebelumnya mencapai 48 tahun di sejumlah daerah mulai berhasil ditekan.

"Mulai 2026, antrean haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi," ujar Prabowo.

Upaya Seragamkan Antrean Nasional

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan langkah jangka pendek untuk menyeragamkan masa tunggu haji di seluruh Indonesia.

Saat ini, terjadi ketimpangan signifikan antar daerah, di mana masa tunggu di beberapa provinsi bisa mencapai puluhan tahun, sementara di daerah lain jauh lebih singkat.