FOKUSSATU.ID – Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP PBB) meyakini bahwa proses penanganan hukum terkait tatakelola migas akan berjalan sesuai harapan. Pasalnya, saat ini proses hukum tersebut masih berjalan dan tengah ditangani guna mengungkap fakta di dalam kasus tersebut.
Untuk itu SP-PBB sendiri sangat mendukungan penuh terhadap proses penegakan hukum tersebut.
Hal ini seperti disampaikan Ketua Umum SP-PBB, Wawan Darmawan, pada acara memperingati HUT ke-22 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan HUT ke-21 SP-PBB.
Baca Juga: Kuasa Hukum Kontras Sebut Laporan Pidana Geruduk Rapat Revisi UU TNI Adalah Pembungkaman
"SP-PBB menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, dengan keyakinan bahwa penegakan hukum akan berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan, berlandaskan prinsip Equality Before The Law (kesetaraan di hadapan hukum) dan Presumption of Innocence (praduga tak bersalah)," ujar Wawan Darmawan.
Di tengah dinamika isu kualitas BBM, SP-PBB tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan kehandalan operasional kilang serta memastikan distribusi energi bagi masyarakat berjalan lancar.
"Tanggung jawab ini adalah bagian dari peran strategis pekerja dalam mendukung ketahanan energi nasional serta keberlanjutan perusahaan," tegas Wawan Darmawan.
SP-PBB juga mengajak semua pihak untuk tetap jernih dan objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait isu kualitas BBM.
.Baca Juga: Lima Kementerian Sepakat Perkuat Sinergi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang
"Kepercayaan publik terhadap industri energi harus dijaga dengan baik, dan kami memastikan bahwa produk yang didistribusikan telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan instansi berwenang serta mengacu pada standar internasional," jelas Haji Wawan. Selasa Wage (18/3) di Sekretariat SPPBB Indramayu.
Sebagai bagian dari FSPPB, SP-PBB akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas perusahaan serta mendorong kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri energi nasional.
Sejalan dengan rekomendasi FSPPB, SP-PBB mendukung agar tata kelola energi nasional kembali terintegrasi dari hulu ke hilir langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
"Hal ini guna memastikan efektivitas pengelolaan energi nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ungkap Wawan Darmawan.
Baca Juga: Pelaku Sindikat Pemalsuan STNK dan Dokumen Lain ‘Sunda Archipelago’ Ditangkap Polisi
