FOKUSSATU.ID, CIMAHI - Mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh di Kota Cimahi merupakan salah satu tema yang diusung dalam acara Diskusi Publik dengan Judul CIMAHI MEMILIH.
Acara ini diinisiasi oleh Komunitas media Online Kota Cimahi yang tergabung dalam Bintang Rakyat Media (BRAM) bekerjasama dengan Limawaktu Radio Streaming.
Program talk show atau diskusi publik ini merupakan kali pertama digelar dalam rangka memberikan edukasi politik kepada masyarakat kota Cimahi.
Serta sebagai upaya membuka wawasan dan literasi kepada para kandidat Bakal Calon Walikota Cimahi periode 2024-2029 agar memperhatikan persoalan buruh yang selama ini jarang tersentuh para kandidat.
Kegiatan ini dselenggarakan di KOA Greenside Katumiri Grand Hill, Parongpong Cihanjuang, Selasa malam, 4 Juni 2024. Diskusi public ini dipandu seorang moderator dari kalangan jurnalis, Unggung Rispurwo atau kerap disapa Mang Uwo, dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Iman Sukiman dari SBSI ’92, Mantan Ketua KPU Kota Cimahi Mohamad Irman serta Pengamat Politik Kanda Kurniawan.
Baca Juga: Pemkot Bogor Tetapkan KLB Keracunan Massal
Iman Sukiman, Sekretaris DPC SBSI ’92 menyebutkan, pemerintah menyikapi persoalan buruh masih dianggap berpolemik karena kebijakan masih terpusat di pemerintah pusat sehingga kecil sekali kewenangan dari pemerintah kota.
“Kami menilai kebijakan pemerintah pusat masih mendominasi terkait urusan buruh, apalagi ada undang-undang cipta kerja dipastikan pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan dalam hal mengambil kebijakan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi para calon walikota Cimahi nanti untuk bia mengambil peran bagaimana mampu memberikan akses dalam menghadapi persoalan-persoalan buruh bukan semata-mata kaum buruh hanya dijadikan objek saja, atau komoditas politik sesaat,” ujar Iman Sukiman.
Melalui diskusi ini, Iman menyampaikan apresiasinya, karena paling tidak pembahasan tentang buruh bisa didengar para Calon pemimpin kota Cimahi mendatang.
“Diskusi ini menarik, paling tidak bisa didengar para kandidat dan harapannya mereka bisa menggandeng kaum buruh bukan sebatas subjek, hanya kepentingannya saja, mengobral janji atau lupa service bagi kaum buruh di Kota Cimahi,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Kanda Kurniawan menjelaskan jika peran eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan, harmonis dalam menyikapi persoalan buruh. Jadi hanya untuk calon yang Politik Will terhadap masalah buruh yang ada di Kota Cimahi.
“Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif harus terbangun. Disinilah poin mendasar bagi para kontestan harus mampu memaknai visi misinya paling tidak akan menjadi perhatian saat bicara anggaran. Jadi, jika di legislatif hal penting yang harus dipertanggungjawabkan mendorong anggaran dalam badan anggaran dan eksekutif bagaimana kegiatannya selaras dalam visi misi yang diembannya,” ujar Kanda Kurniawan, pengamat Politik juga mantan anggota DPRD Kota Cimahi.
Artikel Terkait
Apindo Jabar Sampaikan Keberatan atas Iuran TAPERA. Beban Semakin Berat
BUMD Jabar Serahkan Kadeudeuh untuk Pemain Persib Bandung
Pj GubernurJabar Pastikan Website PPDB Jabar 2024 Sudah Kembali Normal
Sidang Perkara Tipu Gelap Dengan Terdakwa Adetya Yessy Jaksa, Penuntut Umum Hadirkan Tiga Orang Saksi
Pemkot Bogor Tetapkan KLB Keracunan Massal