FKMJB Geruduk Kemendagri, Pelantikan Bey Triadi Machmudin Diwarnai Aksi Demo

FOKUSSATU.ID - Momen pelantikan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin di Gedung Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta diwarnai aksi demo, Selasa 5 September 2023.

Demo dilakukan oleh sekitar 100 orang warga yang berasal dari Forum Komunikasi Masyarakat Jawa Barat (FKMJB). Waktunya dari pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIB.

Dalam menjalankan aksinya, FKMBJ membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap pelantikan Bey Triadi Machmudin sebagai Pj Gubernur Jabar.

Spanduk-spanduk itu di antaranya bertuliskan Forum Komunikasi Masyarakat Jawa Barat menolak Saudara Bey Triadi Machmudin Menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Bey Triadi Mahmudin dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar menggantikan Ridwan Kamil yang sudah habis masa tugasnya per 5 September 2023.

Baca Juga: Aditya Guara Lahirkan Karya Musik Tentang Cinta di Lagu 'Sudah Biasa'

Bey Triadi Mahmudin yang sebelumnya bertugas sebagai Deputi bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden.

FKMJB adalah massa aksi yang sehari sebelumnya juga menggeruduk Gedung Sate untuk menyampaikan tuntutan yang sama.

Koordinator Lapangan Unjuk Rasa (Unras) FKMJB Ray AMH aksi tolak pelantikan Bey Triadi Machmudin dilakukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mendengarkan aspirasi warga Jawa Barat.

"Bey bukanlah pemimpin yang bisa mengerti apa yang diinginkan warga Jawa Barat. Sebab penetapannya tidak sesuai aspirasi warga, dia tidak dikenal di Jawa Barat. Jadi bagaimana bisa memahami aspirasi warga Jawa Barat," bebernya.

Untuk itu, aksi tolak pelantikan Bey Triadi Machmudin dilakukan agar pelantikannya bisa dibatalkan.

Baca Juga: Tekan Peredaran Narkoba, Polrestabes Bandung Launching Lembur Cepot Juara Bebas Narkoba di Kecamatan Andir

"Besok kita belum ada rencana untuk aksi lagi," katanya saat dihubungi via telepon.

Tetapi, kata Ray AMH massa aksi diimbau untuk terus menjaga semangat penolakan dan terus mengawasi kinerja Bey Triadi Machmudin selama menjadi Pj Gubernur.