FOKUSSATU.ID - Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari telah menyiapkan sejumlah program dalam urusan pengelolaan sampah di Kota Bogor selama masa jabatannya.
Hery mengatakan, tata kelola persampahan selevel Kota Bogor yang dinilai merupakan kota maju seharusnya sudah melompat tidak lagi mengandalkan open dumping atau pembuangan terbuka.
Pengelolaan sampah dilakukan dari hulu dengan menggalakkan pemilahan sampah untuk mengurangi pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Galuga.
Baca Juga: H Andi Zabidi Apresiasi Pemeriksaan Hewan Kurban dan Ingatkan DKPP Kota Bekasi Soal Ini
“Jadi tidak dominan open dumping membuang ke TPA dan seterusnya. Jadi betul-betul harus ada gerakan masif untuk pemilahan (sampah) di tingkat rumah tangga, komunal, dan komersial harus sudah digalakkan,” kata Hery, Jumat (14/6/2024).
Imbuh dia, selain faktor dan rekayasa sosial kepada seluruh stakeholder dalam membuang sampah, pemerintah juga menaruh perhatian kepada tata kelola persampahan dan hal lainnya.
“Di waktu terbatas delapan bulan ini (jabatan Pj wali kota Bogor) saya coba secara jangka pendek galakkan apa yang sudah ada, 3R akan kita dorong, jika seandainya bank sampah juga bisa secara ekstensif akan diperluas,” katanya.
Baca Juga: Mengedukasi Gen Z di Pilkada 2024, KPID Jabar Berkolaborasi dengan SMA KP Margahayu
Kemudian, sambungnya, langkah yang dilakukan sekarang mencari bantuan keuangan untuk pengelolaan sampah dengan menerapkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Seperti di Kota Cimahi dan Kabupaten Banyumas.
Menurutnya, dengan penerapan teknologi itu setidaknya untuk menyelesaikan sekian puluh persen dari timbulan sampah volume harian sehingga tidak bergantung untuk dibuang ke TPA Galuga.
“Untuk kapasitas seperti Kota Cimahi 50 ton (sampah) per hari saja lumayan bisa sampai berapa puluh miliar dan itu bantuan pusat. Nanti kita coba untuk raih itu (bantuan keuangan),” ujarnya.