Tinjau Ulang Segel Puncak, Anggota DPR RI Mulyadi Sebut Kebijakan KLH "Hantam Kromo", Ekonomi Lokal Merana

photo author
- Kamis, 16 Oktober 2025 | 20:48 WIB
Anggota DPR RI, Mulyadi kritik Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel kawasan wisata puncak.
Anggota DPR RI, Mulyadi kritik Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel kawasan wisata puncak.

Menyadari situasi yang memanas, Mulyadi mengaku telah mengambil langkah politik strategis, melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, bahkan hingga ke Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra.

Mulyadi juga mengklaim telah berkomunikasi dengan Dirjen Gakkum KLH yang menjanjikan penghentian agenda penutupan dan fokus pada pembinaan, bahkan menyebutkan 11 hingga 15 hotel telah dibuka kembali.

Untuk mencegah gejolak sosial, Mulyadi membuka posko aspirasi, "Kalau tidak ditampung, bisa meledak di jalan. Sudah banyak spanduk dan rencana aksi demo," ujarnya, mengingatkan pemerintah bahwa stabilitas sosial dan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama.

Baca Juga: Penyegelan Wisata Alam Puncak Picu PHK, Warga Tuntut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Bertanggung Jawab

Menutup pernyataannya, Mulyadi menekankan bahwa Puncak adalah ikon wisata nasional dan sumber kehidupan.

"Kita berterimakasih pada pemerintah yang menertibkan pelanggaran. Tapi jangan semua dipukul rata. Puncak ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga sumber kehidupan masyarakat," pungkas Mulyadi menyerukan agar pemerintah bersikap arif dalam menjaga iklim investasi dan keberlangsungan hidup warga Bogor.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Asep Fokussatu

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Rekomendasi

Terkini

X