Gelar Rapimtas, LAKRI dan LSI Siap Berdayakan Anggota

Tak hanya itu, pengurus LAKRI juga akan melakukan sosialisasi bagaimana membudayakan anti korupsi di masyarakat. Pasalnya, korupsi di Indonesia masih menjadi sebuah budaya. 

"Karena berbicara mengenai budaya, maka penyelesaiannya tidak bisa instant, harus dengan konsep-konsep budaya yang tidak mudah, bagaimana membangun masyarakat yang transparan, jujur, termasuk birokrasinya,"terangnya.

"Inilah salah satu tujuan mulia LAKRI yang masih sangat panjang kita lakukan, akan tetapi LAKRI akan tetap mendukung lembaga anti korupsi termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, LAKRI bekerja di luar garis tetapi mendukung lembaga anti korupsi yang sudah ada di pemerintahan," tegasnya.

"Itulah program-program LAKRI dan LSI saat ini, intinya ke depan negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat, maka LAKRI dan LSI juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya,"sambung mantan Kapolda Jabar ini. 

"LAKRI dan LSI bukan pok, pek, prak, tetapi prak, pek, pok, jadi lakukan dulu, oleh karena itu kemarin LAKRI dan LSI menggelar vaksinasi massal yang spektakuler dengan peserta 23.000 orang, kemudian dilanjutkan pembagian 250.000 masker, pembagian beras, pembagian nasi bungkus, dan kegiatan lainnya," ujar Anton Charliyan.

"Namun kita jangan lupa pembenahan internal LAKRI dan LSI, karena kekuatan sebuah komunitas dan organisasi itu terdapat di struktur, oleh karena itu LAKRI dan LSI tidak boleh terlena yang mengakibatkan internal tidak dibenahi,"tururnya.

Baca Juga: Capai 18 Ribu Dosis Vaksin, Ketua DPD RI Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Oleh LSI dan LAKRI

"Kami berharap LAKRI bisa menjadi salah satu komunitas terdepan yang dapat memajukan ekonomi kerakyatan, bisa bermanfaat, dan kehadiran LAKRI dapat dirasakan oleh masyarakat,"terangnya.

Untuk itu kata dia, LAKRI secara tegas tidak akan melakukan tindakan premanisme dan kekerasan, karena LAKRI memiliki salurannya. 

"Oleh karena itu sesama anggota LAKRI mari saling mengharumkan, berbagi, menghargai, dan saling mendukung satu sama lain, serta menjaga marwah LAKRI dan Laskar Siliwangi Indonesia," pungkas mantan Cawagub Jabar ini.

Sementara itu, Sekjen DPN LAKRI Bejo Sumantoro mengatakan, LAKRI mempunyai rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Salah satunya melakukan restrukturisasi atau melakukan pergantian pengurus yang tidak aktif.

"Kita ingin program 5 tahun ke depan sesuai tupoksi LAKRI, yaitu turut berperan serta membantu Pemerintah dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, terutama di dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut APBN dan APBD di daerah masing-masing," ungkap Bejo Sumantoro 

"Sehingga dari unsur Pengurus LAKRI memang benar-benar bekerja untuk membantu Pemerintah dan masyarakat,"ujarnya.

Namun di luar dari pengawasan terhadap APBN dan APBD, LAKRI juga dalam program kerja 5 tahun ke depan akan mengawasi program-program pemerintah, di antaranya Program Sertifikat Tanah Gratis atau PTSL, Dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS, Alokasi Dana Desa atau ADD. 

"Seperti kita ketahui karena kurangnya pengawasan terhadap PTSL, Dana BOS, dan ADD, program Pemerintah Pusat tersebut banyak disalahgunakan oleh Pemerintah Daerah," ungkapnya.